GPI Subang Desak OPD Tetap Maksimalkan Kinerja Anggaran 361 Miliar Dipotong
GPI Subang Sentil OPD Soal Kinerja Anggaran
SUBANG, Matanews — Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Subang tahun anggaran 2026 sebesar Rp361 miliar dinilai tidak boleh menjadi alasan melemahnya kinerja pemerintah daerah. Ketua Umum Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kabupaten Subang, Diny Khoerudin, mendesak seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap memaksimalkan kinerja dan penggunaan anggaran yang tersedia.
Diny Khoerudin yang akrab disapa Pidi menegaskan, pengurangan anggaran justru harus dijadikan tantangan bagi OPD untuk bekerja lebih kreatif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut dia, janji politik Bupati Subang kepada warga tidak boleh tergerus oleh keterbatasan fiskal.
“Pemotongan TKD sebesar Rp361 miliar memang berdampak besar terhadap kapasitas keuangan daerah. Namun pimpinan OPD tidak boleh menjadikan kondisi ini sebagai alasan untuk mengendurkan kinerja. Anggaran yang ada harus dimanfaatkan secara maksimal agar janji politik Bupati Subang benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Pidi kepada matanews, Rabu (14/1/2026).
Pidi menekankan, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja OPD. Ia menyoroti masih banyaknya sekolah dasar di Kabupaten Subang dengan kondisi ruang belajar yang tidak layak dan membutuhkan perbaikan segera.
“Ini menyangkut masa depan generasi Subang. Sekolah rusak dan ruang belajar yang tidak layak tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pendidikan harus menjadi prioritas, meski anggaran terbatas,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, Pidi menilai pelayanan bagi masyarakat kurang mampu masih belum optimal. Ia meminta pemerintah daerah memastikan akses layanan kesehatan yang layak tetap terjamin, tanpa diskriminasi akibat keterbatasan anggaran.
“Warga miskin masih ada yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemerintah harus hadir dan memastikan tidak ada warga yang terabaikan hanya karena alasan fiskal,” kata Pidi.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur, GPI Subang menyoroti kondisi sejumlah jalan kabupaten yang belum sepenuhnya diperbaiki. Menurut Pidi, buruknya infrastruktur berdampak langsung terhadap mobilitas warga dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Jalan kabupaten yang rusak harus segera diprioritaskan. Infrastruktur yang baik adalah kunci pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Pidi menegaskan GPI Subang akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah dan kinerja OPD agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas serta menjalankan amanah pembangunan secara bertanggung jawab, transparan, dan berkeadilan.(Red)
Tinggalkan Balasan
