Kapolri Tolak Jadi Menteri Kepolisian, Pilih Jadi Petani
Kapolri Tegas Tolak Tawaran Jadi Menteri Kepolisian
JAKARTA, Matanews — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap tawaran menjabat Menteri Kepolisian, sekaligus menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI dan Kapolda seluruh Indonesia di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Sigit mengungkapkan bahwa beberapa pihak sempat menawarkan jabatan Menteri Kepolisian kepadanya melalui pesan WhatsApp. Namun, ia menolak tegas dan bahkan menegaskan, jika harus memilih, ia lebih memilih menjadi petani ketimbang menerima jabatan tersebut.
“Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WhatsApp, ‘mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’ Kalau saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” kata Sigit sambil menirukan pesan tersebut.
Kapolri menekankan bahwa posisi Polri saat ini, langsung berada di bawah Presiden, adalah format yang paling ideal. Posisi ini memungkinkan kepolisian berfungsi optimal sebagai alat negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keamanan, hukum, dan perlindungan warga.
“Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang harkamtibmas, hukum, perlindungan, dan pelayanan,” ujarnya.
Lebih jauh, Sigit menegaskan bahwa ia siap mundur dari jabatan Kapolri jika konsep Menteri Kepolisian diterapkan, karena hal itu menurutnya akan melemahkan institusi kepolisian.
“Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau tetap di bawah Presiden tetapi ada Menteri Kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Itu sikap saya,” jelasnya.
Kapolri juga menekankan kompleksitas geografis dan demografis Indonesia yang membuat kepolisian harus berada langsung di bawah Presiden. Dengan 17.380 pulau dan luas wilayah yang setara dari London sampai Moskow, Polri membutuhkan fleksibilitas dan mobilitas tinggi agar tugasnya dapat dijalankan secara efektif di seluruh penjuru negeri.
“Dengan posisi langsung di bawah Presiden, kepolisian akan lebih maksimal dan lebih fleksibel dalam melaksanakan tugasnya,” kata Sigit.
Pernyataan Kapolri ini sekaligus menutup ruang wacana penempatan Polri di bawah kementerian dan menegaskan komitmen institusi menjaga independensi, efektivitas, dan pelayanan kepada masyarakat.(Int)
Tinggalkan Balasan
