Menag Akui TPP Guru Madrasah Non-ASN Belum Tuntas
Guru Madrasah Menunggu, TPP Tak Kunjung Cair
JAKARTA, Matanews — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengakui masih terdapat guru madrasah non-aparatur sipil negara (non-ASN) yang hingga kini belum menerima tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Ia menyebut keterlambatan tersebut berkaitan dengan proses verifikasi data yang belum sepenuhnya diikuti oleh para penerima.
Pernyataan itu disampaikan Nasaruddin dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (28/1/2026). Rapat tersebut membahas sejumlah isu terkait pendidikan keagamaan, termasuk kesejahteraan guru madrasah.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, mengungkapkan bahwa di Kabupaten Probolinggo masih terdapat 334 guru madrasah non-ASN yang belum menerima TPP hingga saat ini. Padahal, menurut Dini, tunjangan tersebut mulai direalisasikan sejak 2025 dan sebagian besar daerah telah menyelesaikan proses penyalurannya.
“Permasalahannya bukan karena guru-guru ini tidak berhak, tetapi karena persoalan pemberkasan,” kata Dini. Ia menjelaskan bahwa para guru harus melakukan proses administrasi berulang kali, bahkan hingga empat sampai lima kali.
Dini menilai proses tersebut melelahkan dan berdampak langsung pada psikologis para guru. “Pada pemberkasan pertama mereka datang dengan penuh harapan. Kedua dan ketiga masih berusaha. Namun pada pemberkasan keempat dan kelima, banyak yang mulai putus asa,” ujarnya.
Selain itu, Dini menyoroti adanya biaya tambahan dalam setiap tahapan pemberkasan yang harus ditanggung sendiri oleh guru. Menurutnya, kondisi tersebut semakin memberatkan guru madrasah non-ASN yang selama ini memiliki penghasilan terbatas.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama tidak membantah masih adanya guru yang belum menerima TPP. Ia menjelaskan bahwa salah satu kendala utama adalah ketidakhadiran sebagian guru saat proses verifikasi berlangsung.
“Memang ada yang pada saat dilakukan verifikasi, yang bersangkutan tidak datang. Padahal itu menjadi salah satu persyaratan,” ujar Nasaruddin.
Namun, Nasaruddin menegaskan bahwa jumlah guru yang belum menerima TPP di Probolinggo tidak lagi sebanyak yang disampaikan. Ia mengklaim data terbaru menunjukkan adanya perkembangan signifikan setelah koordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Agama.
“Data terakhir per Desember menunjukkan jumlahnya sudah berkurang. Sudah ada koordinasi dengan Kanwil,” kata Nasaruddin.
Meski demikian, ia memastikan Kementerian Agama akan terus menindaklanjuti persoalan tersebut dan menjamin pemenuhan hak guru madrasah non-ASN. “Ini menjadi pekerjaan rumah kami. Yang terpenting adalah realisasinya,” ujarnya.(Zee)
Tinggalkan Balasan
