Tokoh Ormas Islam Sampaikan Sikap soal Board of Peace kepada Presiden

ejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan Islam mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026), untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Tokoh Ormas Islam Sambangi Istana

JAKARTA, Matanews — Sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan Islam mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026), untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan sikap resmi terkait keputusan Indonesia bergabung dalam board of peace (BoP), sebuah dewan perdamaian internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

tokoh
ejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan Islam mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026), untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto.

 

Pantauan di lokasi, para tokoh mulai berdatangan sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka berasal dari berbagai latar belakang ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, hingga tokoh muslim nasional. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis, yang menyatakan pertemuan ini menjadi ruang penting bagi ormas Islam untuk menyampaikan pandangan kritis sekaligus aspirasi umat.

Cholil menegaskan bahwa MUI membawa sikap prinsipil yang berangkat dari nilai-nilai keislaman dan konstitusi Indonesia. Ia menekankan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan dan penindasan, khususnya yang dialami rakyat Palestina.

“Di dalam Al-Qur’an jelas disebutkan bahwa kita tidak boleh memperbudak manusia dan menolak segala bentuk penjajahan. Sikap ini sejalan dengan komitmen kita membela kemerdekaan Palestina,” ujar Cholil di kompleks Istana. Meski demikian, ia menambahkan bahwa pihaknya tetap ingin mendengar penjelasan langsung dari Presiden mengenai alasan strategis Indonesia bergabung dengan BoP.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan menilai bahwa konsep perdamaian yang diusung dalam forum internasional harus bersifat utuh dan tidak setengah-setengah. Menurutnya, dukungan terhadap perdamaian global harus berjalan seiring dengan keberpihakan yang tegas terhadap keadilan.

“Kalau bicara perdamaian, jangan separuh-separuh. Perdamaian itu harus konkret, harus amanah undang-undang, dan mengarah pada perdamaian yang abadi. Itu amanat konstitusi kita,” kata Amirsyah.

Ia berharap pemerintah Indonesia dapat menggunakan posisi strategisnya di forum internasional untuk menyuarakan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina, sekaligus memastikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP tidak bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Selain pimpinan MUI, sejumlah tokoh nasional juga tampak hadir, di antaranya Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, Ketua Umum Hidayatullah Naspi Arsyad, serta tokoh Muslim Tionghoa Babah Alun. Kehadiran lintas organisasi ini menunjukkan kuatnya perhatian umat Islam terhadap arah kebijakan luar negeri pemerintah.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, sedikitnya 40 tokoh diundang dalam pertemuan tersebut. Selain pimpinan ormas Islam, Presiden juga mengundang pengasuh pondok pesantren dan tokoh masyarakat muslim untuk mendengar langsung pandangan mereka.

Pertemuan ini dinilai penting karena menyentuh isu sensitif dan strategis, yakni posisi Indonesia dalam diplomasi perdamaian global, khususnya di tengah konflik berkepanjangan di Palestina. Sikap yang akan diambil pemerintah ke depan dinantikan, tidak hanya oleh kalangan ormas Islam, tetapi juga oleh publik luas yang menaruh perhatian pada konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas.(Zee)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *