Prabowo Temui Ormas Islam, Istana Jelaskan Alasan RI Gabung Board of Peace
Prabowo Panggil Ormas Islam ke Istana
JAKARTA, Matanews — Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026). Pertemuan tersebut difokuskan untuk menjelaskan secara langsung alasan dan pertimbangan pemerintah Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian internasional.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah memahami adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat, termasuk dari kalangan ormas Islam, terkait keputusan tersebut. Menurutnya, perbedaan itu lebih disebabkan oleh belum tersampaikannya informasi secara menyeluruh mengenai tujuan dan mekanisme Dewan Perdamaian.
“Bukan resistensi ya, mungkin masih ada perbedaan pandangan karena belum tersampaikan secara utuh apa yang melandasi keputusan Bapak Presiden dan keputusan pemerintah. Termasuk di situ poin-poin apa saja yang diatur di dalam Board of Peace,” kata Prasetyo kepada wartawan sebelum pertemuan berlangsung.
Prasetyo menilai, forum dialog di Istana menjadi ruang penting bagi pemerintah untuk menjelaskan secara komprehensif arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait peran aktif Indonesia dalam upaya perdamaian global. Ia berharap, melalui penjelasan langsung dari Presiden, seluruh pihak dapat memahami posisi Indonesia secara lebih jernih.
“Ini menjadi bahan-bahan yang barangkali belum tersampaikan secara utuh. Forum siang hari ini memungkinkan Bapak Presiden menyampaikan poin-poin tersebut, dengan harapan semua bisa diterima dan dimengerti oleh semua pihak,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sedikitnya 40 tokoh diundang dalam pertemuan tersebut. Selain pimpinan ormas Islam tingkat nasional, hadir pula pimpinan pondok pesantren dan sejumlah tokoh muslim dari berbagai latar belakang. Kehadiran mereka mencerminkan upaya Istana merangkul kelompok-kelompok strategis dalam merespons isu yang berkembang di ruang publik.
Pertemuan ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi komunikasi politik pemerintah untuk meredam polemik sekaligus membangun konsensus nasional terkait kebijakan luar negeri. Pemerintah menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tetap berlandaskan amanat konstitusi, khususnya prinsip kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia.
Istana berharap dialog tersebut dapat menjadi titik temu antara pemerintah dan elemen masyarakat, sehingga perbedaan pandangan dapat disikapi secara dewasa dan konstruktif, tanpa mengaburkan tujuan utama Indonesia dalam menjaga peran aktifnya di kancah internasional.(Zee)
Tinggalkan Balasan
