Kasus Siswa SD di Ngada Buka Tabir Krisis Kesehatan Mental Anak
Anak SD Tewas di Ngada , Negara Kini Tersentak
JAKARTA, Matanews — Dugaan bunuh diri seorang siswa kelas IV sekolah dasar berusia 10 tahun di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, memantik perhatian luas hingga ke tingkat nasional. Kepala Kepolisian Daerah NTT Inspektur Jenderal Rudi Darmoko menyebut informasi mengenai peristiwa tersebut bahkan telah sampai ke Istana Negara.
Menurut Rudi, kasus ini menjadi atensi serius karena menyangkut keselamatan anak dan kondisi sosial di lingkungan terdekat korban. Polda NTT telah memerintahkan jajaran Polres Ngada untuk mengambil langkah-langkah kemanusiaan, termasuk menyerahkan santunan kepada keluarga korban serta memberikan pendampingan psikologis.
“Kami sudah turunkan tim, termasuk psikolog dan konselor, untuk mendampingi keluarga korban,” kata Rudi dalam keterangannya.
Dari hasil penyelidikan awal, polisi menyebut dugaan sementara motif peristiwa tersebut berkaitan dengan kekecewaan korban karena tidak dibelikan buku dan pulpen. Namun, Rudi menegaskan kesimpulan itu masih bersifat awal dan pendalaman akan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada faktor lain, seperti tekanan psikologis, lingkungan sekolah, atau masalah sosial yang luput dari perhatian.
Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian aparat penegak hukum, tetapi juga memunculkan kekhawatiran lebih luas tentang kondisi kesehatan mental anak di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai peristiwa di Ngada merupakan gambaran dari persoalan yang jauh lebih besar dan selama ini kurang terlihat.
Budi mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan baru mulai melakukan skrining kesehatan mental anak secara sistematis. Hasil awal skrining tersebut menunjukkan angka yang mengejutkan.
“Kesehatan mental anak memang kita sudah skrining, kita nemu ada 10 juta,” ujar Budi saat ditemui di kawasan South Quarter, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2026.
Menurut Budi, selama ini Indonesia tidak memiliki gambaran nyata mengenai besarnya masalah kesehatan jiwa pada anak karena skrining belum pernah dilakukan secara masif. Setelah proses itu berjalan, skala persoalan baru terlihat secara jelas.
“Sebelumnya kan kita nggak tahu ada masalah kejiwaan di anak. Sekarang sudah tahu ada 10 juta. Nah itu yang harus kita perbaiki,” katanya.
Sebagai respons, pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah penguatan layanan kesehatan mental anak. Salah satunya dengan menempatkan psikolog klinis di Puskesmas agar anak-anak dengan gangguan kesehatan jiwa dapat memperoleh layanan yang selama ini tidak terjangkau.
Budi menegaskan, upaya penanganan tidak hanya berfokus pada fasilitas kesehatan, tetapi juga harus menjangkau lingkungan sekolah. Puskesmas, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk aktif bekerja sama dengan sekolah-sekolah dalam mendeteksi dan menangani persoalan kesehatan mental anak sejak dini.
“Puskesmas itu tanggung jawab juga ke sekolah-sekolah. Karena ini penting sekali kita kerja sama-sama,” ujarnya.
Kasus di Ngada menjadi pengingat bahwa persoalan kesehatan mental anak tidak bisa lagi dipandang sebagai isu pinggiran. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat dinilai perlu bergerak bersama agar tragedi serupa tidak kembali terulang.(Zee)
Tinggalkan Balasan
