Jusuf Kalla Terima Dubes Iran, presiden Prabowo Siap Jadi Mediator

Konflik Iran–AS Memanas, Indonesia Tawarkan Mediasi

JAKARTA, Matanews – Di tengah suhu geopolitik yang kian meninggi di Timur Tengah, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, di kediamannya di Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).

Pertemuan berlangsung tertutup selama lebih dari satu jam. Di balik pagar kediaman JK, percakapan serius mengalir mengenai eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat yang kembali memanas menyusul kegagalan perundingan nuklir dan rangkaian aksi militer yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Boroujerdi memaparkan situasi terkini di negaranya. Ia menggambarkan memburuknya kondisi keamanan, meningkatnya ketegangan militer, serta dampak kemanusiaan yang mulai dirasakan masyarakat sipil. Menurutnya, situasi tersebut menuntut perhatian dan solidaritas internasional.

Jusuf Kalla, yang dikenal berpengalaman dalam diplomasi konflik mulai dari Aceh hingga Poso menegaskan bahwa aspek kemanusiaan harus menjadi prioritas utama.

“Setiap konflik bersenjata selalu menyisakan penderitaan rakyat yang tak berdosa. Itu yang harus menjadi perhatian dunia,” ujar JK kepada wartawan usai pertemuan.

Ia menyebut Iran berharap dukungan dari negara-negara sahabat, khususnya komunitas Muslim, termasuk Indonesia, untuk mendorong penyelesaian damai.

Prabowo Siap Jadi Penengah

Dalam kesempatan tersebut, JK mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk berperan sebagai mediator apabila kedua belah pihak menyetujui.

Menurut JK, posisi Indonesia sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif serta tradisi panjang dalam diplomasi damai memberikan legitimasi moral untuk terlibat.

“Presiden Prabowo siap menjadi penengah. Tetapi tentu saja harus ada persetujuan kedua belah pihak. Ini masih perlu dibicarakan lebih lanjut,” katanya.

Ia menambahkan, mediasi hanya dapat berjalan efektif apabila semua pihak membuka ruang dialog dan menghentikan eskalasi militer yang berpotensi memperluas konflik.

Langkah tersebut, jika terealisasi, akan menempatkan Indonesia pada panggung diplomasi global yang krusial, di tengah rivalitas yang tidak hanya bersifat regional tetapi juga melibatkan kekuatan besar dunia.

Diplomasi Nuklir Gagal, Ketegangan Meledak

Sementara itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyesalkan gagalnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Teheran.

Kegagalan diplomasi tersebut menjadi pemicu lonjakan ketegangan yang sulit dikendalikan. Eskalasi memuncak setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu (28/2/2026) pagi waktu Iran, yang kemudian disusul aksi balasan.

Rangkaian peristiwa tersebut menambah kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah wilayah yang selama ini menjadi simpul kepentingan energi, politik, dan keamanan global.

Kemlu RI menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri, menghentikan aksi militer, dan kembali mengedepankan jalur diplomasi. Pemerintah Indonesia juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara sesuai hukum internasional.

Indonesia Tegaskan Prinsip Kedaulatan

Dalam pernyataan resminya, Kemlu menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus ditempuh melalui dialog damai. Prinsip ini, menurut pemerintah, sejalan dengan konstitusi Indonesia yang mengamanatkan peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo bahkan menyatakan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi dialog langsung, termasuk kemungkinan bertolak ke Teheran apabila kedua pihak sepakat.

Bagi sebagian pengamat, tawaran tersebut bukan sekadar simbolik. Indonesia memiliki rekam jejak dalam menjembatani konflik dan menjaga hubungan baik dengan berbagai blok kekuatan global.

Imbauan untuk WNI di Kawasan Terdampak

Peningkatan ketegangan Iran–AS berpotensi mengguncang stabilitas Timur Tengah dan berdampak pada keamanan global, termasuk potensi gangguan terhadap jalur energi dan perdagangan internasional.

Karena itu, Kemlu RI mengimbau seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah terdampak untuk tetap tenang dan waspada. Mereka diminta mengikuti arahan otoritas setempat serta menjaga komunikasi dengan perwakilan RI terdekat guna mengantisipasi kemungkinan keadaan darurat.

Di tengah pusaran konflik yang belum mereda, diplomasi Indonesia kembali diuji. Apakah Jakarta mampu memainkan peran sebagai jembatan dialog di tengah kerasnya rivalitas geopolitik?

Sejarah menunjukkan, peran penengah bukan perkara mudah. Namun bagi Indonesia, upaya mendorong perdamaian bukan sekadar pilihan melainkan amanat konstitusi. (Slh)