Dasco Telepon Dirut Pertamina, Selamatkan 55.000 Buruh yang Terancam PHK!
Dasco Turun Tangan
JAKARTA, Matanews — Kekhawatiran akan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat lonjakan harga gas industri mendorong respons cepat dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad secara langsung menghubungi Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, guna membahas potensi solusi atas persoalan yang dinilai mendesak tersebut.
Langkah itu dilakukan Dasco di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KSPI) yang digelar di Jakarta Pusat, Selasa, 23 Juni 2026. Dalam forum tersebut, Dasco menerima keluhan langsung dari kalangan buruh, khususnya dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea.
Di hadapan peserta Rakernas, Dasco melakukan sambungan telepon kepada pimpinan Pertamina untuk meminta penjelasan mengenai kondisi terkini harga gas industri serta kemungkinan intervensi kebijakan.
“Pak Dirut Pertamina, saya sedang berada di Rakernas KSPI. Tadi saya ditanyakan mengenai masalah gas industri. Saya ingin mengetahui apakah ada jalan keluar atas persoalan ini,” ujar Dasco dalam percakapan tersebut.
Ancaman PHK Massal
Dalam pembicaraan itu, Dasco menegaskan bahwa persoalan harga gas tidak lagi bersifat sektoral, melainkan telah berdampak langsung pada stabilitas ketenagakerjaan. Ia menyebut sekitar 55 ribu pekerja berpotensi kehilangan pekerjaan dalam waktu dekat apabila kondisi ini tidak segera ditangani.
“Dalam beberapa hari ini sudah ada ancaman PHK. Kita harus mencari jalan keluar karena sekitar 55.000 pekerja terancam kehilangan pekerjaan. Ini sangat memprihatinkan,” kata Dasco.
Pernyataan tersebut memperkuat kekhawatiran yang sebelumnya disampaikan oleh Andi Gani Nena Wea. Menurutnya, tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga gas industri telah memaksa sejumlah perusahaan mempertimbangkan langkah efisiensi ekstrem, termasuk pengurangan tenaga kerja.
“Minggu depan, maksimal sepuluh hari ke depan, 55.000 orang ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua karena gas industri,” ujar Andi Gani.
Respons Pertamina
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk mengevaluasi struktur harga gas industri.
Simon menegaskan bahwa penyesuaian harga akan mempertimbangkan dinamika pasar global, khususnya harga liquefied natural gas (LNG), dengan tetap menjaga keberlangsungan sektor industri nasional.
“Kami akan berkoordinasi dengan PGN dan melakukan penyesuaian sesuai perkembangan LNG, sehingga ada perbaikan dan tetap mendukung industri dengan harga yang sesuai,” ujarnya.
Dorongan Dialog Tripartit
Dasco tidak hanya meminta penyesuaian harga, tetapi juga mendorong terbentuknya forum dialog antara pemerintah, pelaku industri, dan perwakilan buruh. Ia mengusulkan agar pertemuan tersebut dilakukan dalam waktu dekat guna merumuskan langkah konkret.
“Mungkin dalam satu-dua hari ini kita bisa duduk bersama dengan perwakilan buruh untuk mencari solusi terbaik,” kata Dasco.
Usulan tersebut disambut positif oleh pihak Pertamina yang menyatakan kesediaannya untuk terlibat dalam dialog terbuka.
“Baik, kami setuju,” jawab Simon.
Momen percakapan tersebut disambut tepuk tangan dan sorakan dari para peserta Rakernas KSPI, yang menilai langkah cepat DPR sebagai bentuk keberpihakan terhadap nasib pekerja.
Dampak Lebih Luas
Kenaikan harga gas industri dalam beberapa waktu terakhir memang menjadi sorotan berbagai pihak. Selain berdampak pada biaya produksi, kondisi ini juga berpotensi menekan daya saing industri nasional, terutama sektor manufaktur padat karya.
Jika tidak segera diantisipasi, gelombang PHK yang dipicu oleh tingginya biaya energi dapat memicu efek domino terhadap perekonomian, termasuk meningkatnya angka pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat.
Dalam konteks ini, intervensi cepat dari pemerintah dan pemangku kepentingan dinilai krusial untuk menjaga stabilitas industri sekaligus melindungi tenaga kerja.
Menanti Kebijakan Konkret
Hingga kini, belum ada keputusan final terkait skema penyesuaian harga gas industri. Namun komunikasi intensif antara DPR, Pertamina, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan industri dan perlindungan tenaga kerja.
Kasus ini menjadi ujian bagi koordinasi lintas sektor dalam merespons tekanan ekonomi global yang berdampak langsung pada kondisi domestik. Pemerintah dituntut tidak hanya responsif, tetapi juga mampu menghadirkan solusi yang berkelanjutan.
Di tengah ancaman PHK massal, harapan kini tertuju pada langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan untuk mencegah krisis ketenagakerjaan yang lebih luas. (Wly)
Tinggalkan Balasan
