Pasca SDO, Brigade GPI Tantang Polri Buktikan Moto Bersama Masyarakat
Brigade GPI Siapkan LBTD Tingkat Nasional
BOGOR, Matanews — Pasca pelaksanaan Sidang Dewan Organisasi (SDO) Gerakan Pemuda Islam (GPI) yang berlangsung di Kota Bogor pada 2–5 Oktober 2026, jajaran Koordinator Pusat Brigade Gerakan Pemuda Islam (Brigade GPI) mulai mematangkan agenda konsolidasi organisasi sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Latihan Brigade Tingkat Dasar (LBTD) Se-Nasional.
Agenda tersebut disebut menjadi bagian dari tindak lanjut atas keputusan organisasi yang dihasilkan dalam SDO. Bagi Brigade GPI, forum tersebut tidak hanya menjadi ruang evaluasi dan pengambilan keputusan organisasi, tetapi juga momentum untuk mempertegas arah pergerakan serta identitas kader di tingkat nasional.
Komandan Koordinator Pusat Brigade GPI, Diny Khoerudin, yang akrab disapa Pidi, mengatakan SDO di Kota Bogor menghasilkan sejumlah keputusan penting, termasuk falsafah pergerakan dan berbagai aturan organisasi yang menjadi pedoman bagi seluruh anggota GPI.
Menurut Pidi, keputusan tersebut harus dipahami secara utuh oleh seluruh kader. Ia menilai aturan organisasi bukan sekadar dokumen administratif, melainkan menjadi landasan dalam menjalankan aktivitas organisasi dan menentukan sikap kader di tengah masyarakat.
“Pasca kegiatan SDO dengan menghasilkan falsafah pergerakan hingga berbagai aturan organisasi, semuanya wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Gerakan Pemuda Islam, terutama seluruh kader Brigade GPI se-Nasional,” ujar Pidi kepada media, Selasa, 6 Oktober 2026.
Perkuat Identitas Brigade GPI
Pidi mengatakan keberadaan Panduan Brigade GPI menjadi salah satu instrumen penting untuk memperjelas posisi Brigade GPI sebagai kesatuan kader dalam tubuh organisasi.
Ia menekankan bahwa orientasi Brigade GPI tidak semata-mata berkutat pada kepentingan internal organisasi. Kader, menurut dia, harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan memberikan kontribusi di tengah kehidupan sosial masyarakat.
“Brigade GPI adalah bagian dari masyarakat. Karena itu, kader harus mampu hadir di tengah masyarakat, memberikan edukasi, menjaga kondusivitas, serta ikut mencegah berbagai pengaruh negatif dan provokasi yang dapat memecah persatuan,” kata Pidi.
Menurut dia, karakter kader yang dibutuhkan bukan hanya militansi dalam konteks organisasi, tetapi juga kedisiplinan, kemampuan berkomunikasi, kepedulian sosial, serta kesanggupan mengambil peran konstruktif ketika berada di tengah masyarakat.
Pidi menyebut semangat tersebut memiliki ruang untuk disinergikan dengan berbagai pihak, termasuk institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sepanjang kerja sama tersebut diarahkan pada kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dorong Moto Polri Dibuktikan dengan Kerja Nyata
Dalam kesempatan tersebut, Pidi menyoroti semangat “Polisi Bersama Masyarakat” yang disebutnya relevan dengan karakter pergerakan Brigade GPI.
Ia berpandangan bahwa moto atau tagline institusi semestinya tidak berhenti sebagai slogan. Menurut dia, semangat tersebut akan memiliki makna lebih kuat apabila diwujudkan dalam bentuk program dan aktivitas yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ini sangat cocok apabila kesatuan Brigade GPI se-Nasional bisa dikolaborasikan dengan pihak Kepolisian se-Indonesia yang memiliki moto ‘Polisi Bersama Masyarakat’, karena tagline tersebut sangat korelatif dan benar-benar harus dibuktikan di dunia nyata, bukan hanya sebuah moto atau tagline. Brigade GPI siap membantu serta bekerja sama untuk hal itu,” ujar Pidi.
Ia mengatakan bentuk kolaborasi tersebut dapat diarahkan pada sejumlah kegiatan sosial dan edukatif, antara lain penyuluhan kepada masyarakat, pencegahan konflik sosial, penguatan keamanan lingkungan, kegiatan kepemudaan, serta aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya.
Namun, menurut Pidi, setiap bentuk kerja sama tetap harus ditempatkan dalam kerangka yang konstruktif dan sesuai dengan ketentuan organisasi maupun peraturan perundang-undangan.
“Brigade GPI menantang dengan tindakan positif kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia agar semangat ‘Polisi Bersama Masyarakat’ dapat segera dibuktikan melalui kerja nyata di tengah masyarakat. Kami siap menjadi bagian dari kolaborasi positif tersebut,” katanya.
Kepercayaan Publik Jadi Perhatian
Pidi menilai keterlibatan aparat kepolisian bersama masyarakat secara langsung dapat menjadi salah satu pendekatan untuk memperkuat komunikasi dan kepercayaan publik.
Menurut dia, masyarakat membutuhkan kehadiran institusi negara yang mampu mendengar persoalan di lapangan sekaligus merespons kebutuhan masyarakat melalui pendekatan yang terukur.
Dalam konteks tersebut, Brigade GPI menyatakan kesiapannya untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bersifat edukatif, sosial dan kemasyarakatan.
Pernyataan tersebut, kata Pidi, bukan dimaksudkan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan kepolisian. Brigade GPI, menurut dia, menempatkan diri sebagai organisasi kepemudaan yang dapat menjadi mitra masyarakat maupun pihak terkait dalam kegiatan yang sesuai dengan kapasitas organisasi.
“Brigade GPI adalah sebuah kesatuan kader-kader GPI yang militan, berkarakter tangguh, dan progresif dalam pergerakan untuk kepentingan masyarakat. Maka dari itu, alangkah eloknya hasil dari keputusan SDO kemarin di Kota Bogor bisa mempertegas kembali identitas Brigade GPI,” tegas Pidi.
LBTD Nasional Disiapkan
Di sisi lain, Brigade GPI mulai mempersiapkan pelaksanaan Latihan Brigade Tingkat Dasar (LBTD) Se-Nasional.
Kegiatan tersebut dirancang sebagai bagian dari penguatan kapasitas kader di berbagai daerah. LBTD diharapkan menjadi ruang pembekalan bagi kader agar memahami nilai-nilai organisasi, aturan internal, kedisiplinan, karakter kepemimpinan, serta tanggung jawab sosial.
Persiapan kegiatan nasional tersebut juga menjadi momentum bagi Brigade GPI untuk menyelaraskan pemahaman kader setelah SDO menghasilkan sejumlah keputusan organisasi.
Dengan adanya pedoman yang sama, konsolidasi kader di tingkat nasional diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan memiliki standar pemahaman organisasi yang relatif seragam.
Pidi menegaskan bahwa penguatan kader tidak boleh hanya berorientasi pada kemampuan internal organisasi. Kader juga harus memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Karena itu, LBTD tidak hanya dipandang sebagai kegiatan pelatihan, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembentukan karakter kader.
“LBTD menjadi bagian penting dalam mempersiapkan kader Brigade GPI agar memiliki pemahaman organisasi, kedisiplinan, karakter dan kemampuan untuk menjalankan peran sosial secara bertanggung jawab,” ujar Pidi.
Konsolidasi Setelah SDO
Pasca-SDO, konsolidasi menjadi salah satu pekerjaan utama organisasi. Keputusan yang telah dihasilkan dalam forum tersebut perlu diterjemahkan ke dalam program kerja dan aktivitas organisasi di tingkat pusat maupun daerah.
Brigade GPI melihat konsolidasi nasional sebagai kebutuhan untuk memastikan seluruh kader memahami arah pergerakan yang telah ditetapkan.
Selain konsolidasi internal, organisasi juga membuka ruang untuk membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat dan institusi negara.
Pidi mengatakan Brigade GPI ingin mendorong kader agar tidak terjebak dalam aktivitas organisasi yang bersifat seremonial. Kehadiran kader, kata dia, harus dapat memberikan manfaat yang konkret.
Dalam konteks hubungan dengan kepolisian, Brigade GPI menawarkan gagasan kolaborasi yang berbasis pada kegiatan sosial, edukasi dan pemeliharaan kondusivitas lingkungan.
Menunggu Implementasi di Lapangan
Dorongan Brigade GPI terhadap Polri untuk membuktikan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” pada akhirnya akan bergantung pada implementasi program di lapangan.
Bagi Brigade GPI, ukuran keberhasilan sebuah moto bukan hanya seberapa sering disampaikan kepada publik, melainkan sejauh mana semangat tersebut diterjemahkan menjadi pelayanan, komunikasi dan kegiatan yang dirasakan masyarakat.
Pada saat yang sama, Brigade GPI perlu memastikan setiap kegiatan kader berjalan sesuai aturan organisasi, hukum yang berlaku, serta prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat.
Dengan agenda LBTD Se-Nasional yang mulai dipersiapkan, Brigade GPI berharap momentum pasca-SDO dapat menjadi titik penguatan organisasi sekaligus memperluas kontribusi kader di tengah masyarakat.
Konsolidasi internal dan kolaborasi eksternal, menurut Pidi, harus berjalan beriringan. Brigade GPI ingin membangun kesatuan kader yang disiplin dan berkarakter, namun tetap terbuka terhadap kerja sama positif dengan berbagai pihak.
“Brigade GPI siap membantu serta bekerja sama untuk hal itu,” kata Pidi.
Dengan demikian, pasca-SDO di Kota Bogor, perhatian Brigade GPI kini diarahkan pada dua agenda utama: menerjemahkan keputusan organisasi ke dalam kerja nyata dan mempersiapkan kader melalui LBTD Se-Nasional.
Dari dua agenda tersebut, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh keputusan dan gagasan tidak berhenti pada forum organisasi, melainkan dapat diwujudkan melalui kerja yang terukur dan memberi manfaat bagi masyarakat. (Wly)
