Airlangga, Iuran Dewan Perdamaian Dibayar Jika Gaza Damai
Airlangga, Iuran Dewan Perdamaian Dibayar Jika Gaza Damai
Jakarta, Matanews— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan ihwal biaya keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diikuti Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Pemerintah, kata dia, baru akan membayarkan iuran tersebut apabila kondisi perdamaian di Gaza telah tercapai.
“Iuran Itu Nanti Dibayarkan Jika Perdamaian Sudah Terwujud,” Kata Airlangga Dalam Keterangan Resmi Di Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026.
Airlangga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada pembayaran yang dilakukan oleh Indonesia terkait keanggotaan Dewan Perdamaian tersebut. Ia menegaskan, komitmen Indonesia tetap mengedepankan upaya perdamaian dan stabilitas kawasan sebagai prasyarat utama.
Ketika ditanya mengenai sumber pendanaan untuk pembayaran iuran tersebut, Airlangga tidak memberikan penjelasan rinci. Menurut dia, pembahasan teknis terkait pendanaan akan dilakukan setelah terdapat kejelasan mengenai perkembangan situasi perdamaian di Gaza.
Sebagai informasi, Dewan Perdamaian Gaza merupakan inisiatif internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam draf Piagam Dewan Perdamaian Gaza disebutkan bahwa setiap negara anggota diwajibkan membayar iuran sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar Rp16,9 triliun.
Piagam tersebut juga mengatur masa keanggotaan selama tiga tahun sejak piagam diberlakukan dan dapat diperpanjang oleh ketua dewan. Namun, ketentuan masa jabatan tiga tahun tidak berlaku bagi negara yang memberikan kontribusi dana tunai lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat.
Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini menuai perhatian publik. Sejumlah pihak menilai keanggotaan tersebut memunculkan perdebatan, terutama karena Palestina tidak tercantum sebagai anggota dalam struktur Dewan Perdamaian Gaza.
Berdasarkan dokumen yang beredar, terdapat 26 negara yang tergabung sebagai anggota Dewan Perdamaian, termasuk Indonesia. Negara-negara tersebut berasal dari kawasan Asia, Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika Latin.
Pemerintah menegaskan akan terus mencermati dinamika internasional terkait Dewan Perdamaian Gaza, sekaligus memastikan setiap keputusan yang diambil sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.[Redaksi]
Tinggalkan Balasan
