Baharkam Polri Serahkan Sertifikat Audit Sistem Pengamanan Objek Vital
Audit Baharkam, Pengamanan Perusahaan Dievaluasi Ketat
JAKARTA, Matanews — Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri secara simbolis menyerahkan Sertifikat Audit Penerapan Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional, Objek Tertentu, serta Hotel Tahun 2025 kepada sejumlah badan usaha dan perusahaan. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Auditorium Lantai 3 PT PLN (Persero), Senin (15/12/2025), sekitar pukul 10.45 WIB.
Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memastikan sistem pengamanan pada objek vital nasional dan objek tertentu berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sertifikat audit diberikan kepada perusahaan yang dinilai memenuhi kriteria pengamanan berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh.

Kabaharkam Polri Komjen Pol. Karyoto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa audit sistem pengamanan bertujuan memberikan penilaian objektif dari pihak eksternal, sehingga perusahaan tidak hanya bergantung pada evaluasi internal.
“Pada hari ini secara simbolis kami menyerahkan sertifikat hasil audit sistem pengamanan kepada beberapa BUMN dan perusahaan yang sudah eksis secara nasional. Maksud dan tujuan audit ini adalah untuk memberikan penilaian dari luar, bukan hanya dari internal,” ujar Karyoto.
Ia menegaskan bahwa Polri memiliki kewajiban untuk melakukan audit sistem pengamanan, terutama bagi perusahaan yang masuk kategori objek vital nasional. Audit tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan mencapai standar pengamanan yang optimal.

“Dari internal terkadang merasa sudah cukup dan sudah baik, padahal masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Audit ini bertujuan membantu perusahaan mendapatkan standar pengamanan terbaik,” katanya.
Menurut Karyoto, hasil audit menjadi dasar pemberian rekomendasi terkait aspek pengamanan yang masih perlu diperbaiki atau dilengkapi. Hal itu penting untuk menjamin keberlangsungan proses produksi, distribusi, dan aktivitas bisnis perusahaan.
“Dengan pengamanan yang semakin baik, risiko dapat diminimalisasi. Melalui identifikasi risiko, fase-fase antisipasi bisa dilakukan lebih dini,” ujarnya.
Ia juga berharap semakin banyak perusahaan, baik BUMN maupun non-BUMN, yang bersedia mengikuti audit dan memperoleh sertifikasi sistem pengamanan dari Polri.
“Apabila sistem pengamanan disusun dengan baik dan mitigasi dilakukan secara optimal, saya yakin risiko bencana non-alam seperti kebakaran maupun kerusakan lainnya dapat diperkecil,” pungkasnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dunia usaha akan pentingnya sistem pengamanan terpadu guna menjaga stabilitas, keselamatan, serta keberlanjutan operasional objek vital nasional. (Int)






