Dasco Pastikan Anggaran Aceh Utuh Lewat Telepon Presiden

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan bahwa fokus DPR saat ini adalah penyempurnaan Revisi Undang-Undang Pemilu.

Dasco Intervensi, Anggaran Bencana Aceh Utuh

JAKARTA, Matanews — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) bagi sejumlah wilayah di Aceh tidak mengalami pemotongan. Kepastian itu diperoleh Dasco setelah secara langsung menelepon Presiden Prabowo Subianto di sela rapat koordinasi penanganan bencana di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Momen tersebut terjadi ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan kondisi keuangan daerah terdampak bencana. Dalam paparannya, Purbaya meminta pemerintah daerah tidak ragu memanfaatkan anggaran yang telah tersedia untuk percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana.

Purbaya menyampaikan bahwa dirinya akan melaporkan kondisi tersebut kepada Presiden Prabowo, sembari meminta bantuan Dasco untuk turut mengomunikasikan langsung persoalan anggaran kepada kepala negara. Tak lama berselang, rapat pun terhenti sejenak ketika Dasco menghubungi Presiden melalui sambungan telepon.

Aceh
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

Dalam percakapan itu, Dasco langsung menghubungkan ponselnya ke Purbaya agar Menteri Keuangan dapat mendengar penegasan Presiden. Setelah mendengar langsung arahan tersebut, Purbaya memastikan anggaran daerah di Aceh tidak akan mengalami pemotongan.

“Jadi clear, untuk tahun ini anggaran Anda akan penuh seperti tahun lalu, nggak akan dipotong,” kata Purbaya menirukan pernyataan Presiden Prabowo.

Purbaya mengakui belum sempat menghubungi Presiden secara langsung karena padatnya agenda. Namun, dengan komunikasi yang difasilitasi Dasco, Presiden Prabowo telah menyatakan persetujuan agar anggaran tersebut tetap utuh.

“Pak Ketua sudah telepon, dan Pak Presiden bilang setuju. Sudah kita hitung semuanya secara anggaran, bisa, tidak ada masalah,” ujar Purbaya.

Ia menambahkan bahwa pada (2/1/2026) pemerintah telah mengirimkan anggaran untuk Pemerintah Provinsi Aceh serta pemerintah kabupaten dan kota dengan total nilai mencapai Rp1,2 triliun. Dengan demikian, persoalan anggaran tidak lagi menjadi kendala utama bagi daerah-daerah terdampak bencana di Aceh.

Sementara itu, Dasco menyampaikan kesimpulan rapat bahwa mulai (10/1/2026), pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera akan dilaksanakan oleh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dibentuk pemerintah dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Sehingga Satgas Pemulihan Bencana Sumatera, DPR akan menjalankan fungsi di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan koordinasi,” kata Dasco.

Selain itu, Pemerintah dan DPR menargetkan seluruh roda pemerintahan di daerah-daerah Sumatera yang terdampak bencana dapat kembali berjalan normal sebelum memasuki bulan Ramadhan. Penanganan bencana juga ditargetkan selesai secara bertahap dan maksimal sebelum Hari Raya Idul Fitri.

“Seluruh daerah terdampak harus sudah tersentuh, dan diusahakan tertanggulangi sebelum Lebaran,” ujar Dasco.  (Int)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *