ETOS Indonesia Desak Prabowo Copot Menteri ESDM, Disebut Jadi Benalu Pemerintahan
Menteri ESDM

MATANEWS, Bogor – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, kembali mengeluarkan pernyataan tegas yang mengundang perhatian publik. Dalam wawancara bersama sejumlah media di Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025), ia menyoroti pernyataan kontroversial Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang dinilai meresahkan masyarakat.  

Menurut Iskandarsyah, kegaduhan akibat pernyataan Bahlil terkait kasus LPG 3 Kg dan mencuatnya skandal di Pertamina sudah cukup menjadi alasan kuat untuk mencopotnya dari Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.  

"Kalau ini dibiarkan, akan menjadi benalu di pemerintahan Pak Prabowo, menghambat kinerja pemerintahan sudah pasti. Yang paling berbahaya lagi adalah pernyataan-pernyataan beliau yang selalu menganggap enteng setiap masalah," ujarnya.  

Baca Lainnya :

• Wartawan Korban Kriminalisasi Minta Oknum Anggota Polsek Pagedangan Dijatuhkan PTDH
• Team Legal Mie Gacoan Klarifikasi Dugaan Tidak Memiliki Izin PBG
• Sidak Satgas Pangan, Polisi Akan Tindak Tegas Pelaku Usaha Nakal
• Satgas Pangan Polda Metro Jaya Temukan Dugaan Kecurangan Isi Minyak Goreng MinyaKita
• Keluarga Tahanan Polda Metro Jaya Keluhkan Wajib Bayar Pungutan Rp100.000 Saat Menjenguk

Ia menuding bahwa kasus di Pertamina bukan sekadar kebohongan kepada rakyat, tetapi juga bentuk perampokan uang negara dengan cara yang tidak jujur. Oleh karena itu, ia mendesak agar Bahlil segera mundur atau Presiden Prabowo segera melakukan reshuffle kabinet.  

"Opsinya hanya dua: mundur secara terhormat atau Pak Prabowo segera melakukan reshuffle. Masih banyak anak bangsa yang lebih kompeten, jujur, dan bertanggung jawab untuk memimpin kementerian ini," tegasnya. 

Ketika ditanya mengenai posisi Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Iskandarsyah menegaskan bahwa jabatan politik seseorang tidak bisa dijadikan alasan untuk tetap mempertahankan posisi dalam pemerintahan jika kinerjanya dinilai buruk.  

"Mau ketua umum partai apapun, kalau tidak becus, harus mundur atau dipaksa mundur oleh Presiden. Ini adalah tanggung jawab kepala negara kepada seluruh rakyat bangsa ini," katanya.  

Ia menutup pernyataan dengan menekankan bahwa menyelamatkan kepentingan rakyat jauh lebih penting daripada mempertahankan seorang menteri yang dianggap tidak kompeten.  

"Buang satu benalu untuk menyelamatkan rakyat yang jumlahnya ratusan juta jiwa adalah opsi terbaik," pungkasnya. (Red)