IMI Minta Pemerintah Revolusioner Benahi Riset Nasional

IMI Minta Pemerintah Revolusioner Benahi Riset Nasional

JAKARTA, Matanews — Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI) Yulian Paonganan menilai pemerintah perlu memperkuat sektor riset untuk membuka jalan menuju visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, riset adalah motor utama penggerak kemajuan bangsa di berbagai bidang.

Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (1/10), Yulian atau yang akrab disapa Ongen menyebut riset menjadi fondasi bagi lahirnya revolusi industri di banyak negara.

“Revolusi industri adalah kebangkitan dunia menjadi negara maju, dan itu tidak datang tiba-tiba tapi melalui serangkaian riset panjang,” ujarnya Yulian Rabu (1/10).

Richard Tampubolon Kawal Penertiban Tambang Ilegal di Bangka Belitung

18 jam

Ia menekankan, riset yang kokoh akan menghasilkan perkembangan pesat di sektor pendidikan, sumber daya manusia, teknologi, energi, hingga perekonomian nasional. Hal tersebut, menurut dia, sudah terbukti di sejumlah negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan China yang kini tampil sebagai kekuatan global.

Ongen mengingatkan bahwa negara-negara tersebut tidak tiba-tiba unggul, melainkan melalui pembangunan sistem riset nasional yang solid dan berkesinambungan. “Tanpa riset yang kuat, mustahil Indonesia bisa mengejar ketertinggalan,” katanya.

Namun, ia menyayangkan kondisi riset nasional Indonesia yang justru mengalami penurunan dalam hal anggaran. Berdasarkan data yang dimilikinya, setelah pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), alokasi dana riset justru terpangkas drastis.

Richard Tampubolon Kawal Penertiban Tambang Ilegal di Bangka Belitung

18 jam

Pada 2017, anggaran riset nasional masih sekitar Rp24,9 triliun atau 0,2 persen dari produk domestik bruto (PDB). Namun, jumlah itu merosot menjadi Rp3,1 triliun pada 2022, bahkan kembali turun ke Rp2,2 triliun pada 2023, atau hanya setara 0,01 persen dari PDB.

“Angka ini jauh di bawah negara tetangga. Malaysia mengalokasikan 0,95 persen PDB, Thailand 0,40 persen, dan Singapura mencapai 1,89 persen. Indonesia justru paling rendah di kawasan,” papar Ongen.

Ia menilai pemangkasan anggaran riset akan menjadi penghambat besar dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, visi besar itu hanya akan menjadi slogan apabila riset tidak diposisikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Dengan memperkuat badan riset negara, kata Ongen, jalan menuju kemajuan akan semakin terbuka. Pemerintah pun diharapkan segera mengambil langkah revolusioner untuk memperbaiki sistem riset nasional.

“Pemerintah harus segera berbenah. Tanpa riset yang kuat, sulit membayangkan Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara maju pada 2045,” ujar dia. (Chl)