Jurnalis Sakit Tak Lagi Gelisah, RSPPN Gratiskan Layanan Tanpa BPJS
Jurnalis Sakit Tak Lagi Gelisah, RSPPN Gratiskan Layanan Tanpa BPJS
JAKARTA, Matanews – Mulai 5 Oktober 2025, seluruh awak media dapat mengakses layanan kesehatan gratis di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN), Jakarta Selatan, tanpa perlu terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Semua awak media berobat ke sini gratis,”kata Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dalam konferensi pers yang digelar di aula utama RSPPN, Selasa, di Jakarta, (07/10/2025).
Ini merupakan bentuk nyata penghargaan pemerintah terhadap peran sentral pers dalam menjaga keterbukaan informasi dan mengawal isu-isu strategis pertahanan dan kemanusiaan.
“Tanpa BPJS juga gratis. Terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2025,” tegasnya.
Kebijakan ini sekaligus menjadi hadiah simbolik dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang jatuh pada tanggal tersebut.
RSPPN, yang semula diperuntukkan bagi prajurit dan pegawai Kemenhan, kini memperluas pelayanannya untuk merangkul kalangan jurnalis yang selama ini berada di garis depan peliputan.
Tak sekadar formalitas, pelayanan yang ditawarkan RSPPN untuk jurnalis dijanjikan berada di atas standar layanan BPJS.
Para awak media akan mendapatkan layanan kesehatan yang bersifat menyeluruh dari pemeriksaan awal, tindakan medis lanjutan, hingga rujukan spesialis jika diperlukan.
“Ini bukan soal keringanan biaya saja, tapi pengakuan atas kerja keras jurnalis yang selama ini hadir di medan-medan sulit,”timpalnya.
Kehadiran Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam kesempatan yang sama juga memberi bobot tambahan pada pengumuman ini.
Sebelumnya, ketiga lembaga negara itu mengadakan rapat tertutup yang membahas kerja sama pengembangan obat-obatan strategis nasional, sebuah inisiatif lintas sektor antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, dan BPOM.
Langkah pembukaan akses RSPPN untuk jurnalis dinilai sejumlah pengamat sebagai bentuk diplomasi kesehatan pertahanan yang inklusif.
Sebab, ditengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan ancaman non-militer seperti pandemi atau disinformasi, pendekatan soft power seperti ini, dianggap strategis untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat sinergi antarsektor.
“Ini langkah simbolik namun sangat berarti. Pemerintah memberi isyarat bahwa mereka tidak hanya melindungi wilayah teritorial, tapi juga ekosistem demokrasi yang sehat,” ujar seorang peneliti pertahanan dari LIPI.
RSPPN, yang baru diresmikan tahun 2024 sebagai rumah sakit pusat TNI, kini menjelma menjadi simpul penting pelayanan publik berbasis pertahanan. Kedepan, rumah sakit ini juga disebut akan membuka layanan bagi relawan kemanusiaan dan pekerja sosial yang aktif dalam isu-isu nasional.
Bagi jurnalis, terutama yang tidak memiliki jaminan kesehatan memadai, program ini menjadi angin segar. “Ini bisa menyelamatkan banyak nyawa di kalangan jurnalis lepas,” ujar salah seorang jurnalis bernama Ahmad.
Meski demikian, sejumlah kalangan berharap agar kebijakan ini dilengkapi dengan kejelasan prosedural dan mekanisme identifikasi profesi yang transparan.
“Jangan sampai niat baik ini terhambat oleh birokrasi administratif atau penyalahgunaan,” tambah Ahmad.
Kemenhan menyatakan sedang menyusun petunjuk teknis agar pelaksanaan layanan ini tetap akuntabel dan tepat sasaran.
Dengan kebijakan ini, pemerintah tampaknya ingin mengirimkan pesan bahwa negara hadir tidak hanya dalam bentuk kekuatan militer, tetapi juga dalam pelukan kemanusiaan.
“Sebab, ditengah derasnya tantangan informasi serta derasnya tekanan sosial, kesehatan para penjaga suara publik tak boleh diabaikan,” tutupnya. (Gom).
Warning: Attempt to read property "term_id" on bool in /home/u963642857/domains/mata.news/public_html/wp-content/themes/umparanwp/widget/widget-collection.php on line 7
