Kemendagri : Pascabanjir Aceh Tamiang Jadi Laboratorium Pemerintahan
Kemendagri: Pascabanjir Aceh , Pemerintahan Harus Bangkit
JAKARTA, Matanews — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penugasan pascabencana Pascabanjir di Kabupaten Aceh Tamiang tidak semata-mata menjadi misi kemanusiaan, melainkan juga sarana pembelajaran nyata dalam penerapan ilmu pemerintahan bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Tito, pengalaman terjun langsung menangani pemulihan daerah terdampak bencana merupakan kesempatan langka yang belum tentu dapat dirasakan oleh seluruh angkatan IPDN maupun ASN pada masa mendatang.
“Mempraktikkan ilmu pemerintahan dalam negeri. Yang belum tentu semua angkatan lain, di tahun-tahun ke depan, atau tahun-tahun sebelumnya, mengalami pengalaman yang dialami Adik-Adik semua,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai memimpin Apel Pemulangan Personel Satuan Tugas Percepatan Aktivasi Pemerintah dan Pelayanan Publik Kemendagri Gelombang I di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.
Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito menjelaskan bahwa Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling parah akibat banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera. Letak geografis Aceh Tamiang yang berada di dataran rendah serta dilalui sungai-sungai besar menyebabkan daerah ini menerima limpahan air dari kawasan hulu.
Kondisi tersebut mengakibatkan genangan lumpur dan kerusakan meluas, termasuk pada kawasan perkantoran pemerintah kabupaten. Dampak bencana tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga mengganggu fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.
Tito menekankan bahwa salah satu indikator utama keberhasilan pemulihan pascabencana adalah kembalinya fungsi pemerintahan dan layanan publik. Hal itu mencakup beroperasinya kembali kantor pemerintahan, terbukanya akses jalan, pulihnya layanan kesehatan dan pendidikan, berfungsinya rumah ibadah, serta tersedianya listrik, komunikasi, distribusi BBM dan elpiji. Selain itu, mulai bergeraknya kembali aktivitas ekonomi masyarakat juga menjadi tolok ukur penting.
“Indikator terpenting adalah pemerintahan, apakah pemerintahnya berjalan atau tidak. Karena pemerintahan pusat sumber daya, pusat pengambilan keputusan, kekuasaan, kebijakan pembuatan kebijakan, policy making yang mempengaruhi kepada masyarakat luas,” ujarnya.
Berkat kerja bersama selama sekitar satu bulan terakhir, sejumlah kantor pemerintahan di Aceh Tamiang telah dibersihkan dan mulai dapat difungsikan kembali. Kondisi ini dinilai menjadi modal awal yang krusial untuk menggerakkan kembali roda pemerintahan serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara bertahap.
“Oleh karena itulah yang kita lakukan adalah fokus pada kantor, sekaligus membangkitkan semangat rekan-rekan ASN khususnya untuk mulai bekerja kembali,” kata Tito.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat gotong royong dan kebersamaan dalam membangun kembali Aceh Tamiang pascabencana. Tito menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang terlibat dalam proses pemulihan, mulai dari Praja IPDN, ASN Kemendagri, pemerintah daerah, hingga unsur TNI dan Polri.
“Saya minta semangat kita untuk membangun kembali Aceh Tamiang. Semangat harus, karena nasib masyarakat Aceh Tamiang ada di tangan Bapak-Ibu sekalian. Kami hanya mendorong agar kembali normal,” tuturnya. [Int]
Tinggalkan Balasan
