MBG Memanas, PDIP Pastikan Tak Ada Kader Main Proyek
MBG Memanas, PDIP Tutup Celah Bisnis
JAKARTA, Matanews — Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menghangat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menerbitkan surat edaran internal yang melarang seluruh kadernya terlibat dalam bisnis MBG, termasuk pengelolaan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
MBG Memanas, PDIP Pastikan Tak Ada Kader Main Proyek
Langkah ini diambil menyusul mencuatnya dugaan komersialisasi program kerakyatan tersebut. MBG sendiri merupakan salah satu agenda strategis pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Politikus PDIP, Guntur Romli, membenarkan adanya surat tersebut. Ia menegaskan, partai sejak awal tidak membuka ruang bagi kader untuk mengambil keuntungan pribadi dari program pemerintah.
“Betul, surat itu untuk internal partai. Kami tegaskan sejak awal, partai tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam bisnis MBG,” ujar Guntur kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).
Tegas Tolak Komersialisasi
Menurut Guntur, MBG dirancang sebagai program pelayanan publik yang harus steril dari kepentingan ekonomi-politik. Program ini, kata dia, bertujuan meningkatkan kualitas gizi melalui distribusi makanan bergizi yang terstandar dan terkontrol.
“MBG adalah program pemerintah untuk rakyat. Dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa partai berlambang banteng itu berupaya menjaga jarak antara struktur politik dan potensi konflik kepentingan dalam proyek sosial berskala nasional.
Surat edaran itu juga disebut sebagai respons atas pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati, yang sebelumnya menyebut seluruh partai politik memiliki dapur MBG atau SPPG.
Guntur membantah keras tudingan tersebut. Ia menegaskan PDIP justru melarang kader dan anggota partai terlibat dalam bisnis dapur MBG.
“Surat itu sekaligus menjawab tuduhan bahwa semua kader partai politik punya dapur MBG. Dengan surat ini, partai melarang keterlibatan anggota dan kader PDI Perjuangan dalam bisnis MBG,” ujarnya.
Integritas dan Pengawasan Publik
Di tengah sorotan publik, polemik ini mencerminkan sensitifnya pengelolaan program sosial bernilai besar. MBG diproyeksikan menjangkau jutaan penerima manfaat dan melibatkan rantai distribusi pangan yang luas.
Pengamat kebijakan publik menilai transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar program tidak berubah menjadi ladang rente. Dalam konteks itu, langkah PDIP dinilai sebagai upaya menjaga integritas internal sekaligus meredam persepsi negatif.
PDIP menegaskan komitmennya memastikan MBG tetap murni sebagai program pelayanan publik. Di tengah dinamika politik, partai itu menyatakan tidak ingin ada kader yang terseret dalam pusaran polemik bisnis dapur gizi.
Polemik MBG pun menjadi pengingat bahwa setiap program sosial berskala nasional menuntut pengawasan ketat, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari partai politik dan masyarakat luas. (Slh)
Tinggalkan Balasan
