Pidi GPI: Festival Besar di Kabupaten Subang, Menteri Tak Merespons

Kekecewaan Pidi tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga personal dan historis. Ia menegaskan bahwa Fadli Zon merupakan senior dan alumni Gerakan Pemuda Islam (GPI)

Kekecewaan GPI Subang atas Sikap Menteri Kebudayaan

SUBANG, Matanews — Ketua Umum Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD GPI) Kabupaten Subang, Diny Khoerudin yang akrab disapa Pidi, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Kritik itu disampaikan menyusul tidak adanya respons dari sang menteri terhadap upaya komunikasi yang dilakukan panitia dan awak media terkait Festival Galuh Pakuan Cup Seri IX, sebuah festival kebudayaan berskala nasional yang melibatkan ribuan peserta.

Pernyataan itu disampaikan Pidi saat ditemui di sela pelaksanaan Festival Galuh Pakuan Cup Seri IX, Senin, (22/12/2025), di GOR Serbaguna Lapang Tenis Kabupaten Subang. Menurut Pidi, absennya respons dari Menteri Kebudayaan menjadi ironi di tengah besarnya skala dan dampak festival tersebut.

“Ada kawan-kawan media dan juga pihak penyelenggara yang sudah berupaya melakukan komunikasi dengan Bapak Menteri Fadli Zon untuk keterlibatannya di acara Galuh Pakuan Cup Series IX. Tapi tidak ada respons sama sekali,” ujar Pidi.

Festival Galuh Pakuan Cup Seri IX sendiri tercatat diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah, dengan kehadiran puluhan ribu pendukung dan orang tua peserta. Selama sepekan pelaksanaan, festival ini menjadi magnet kebudayaan sekaligus penggerak ekonomi rakyat di Kabupaten Subang.

GPI
Kekecewaan Pidi tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga personal dan historis. Ia menegaskan bahwa Fadli Zon merupakan senior dan alumni Gerakan Pemuda Islam (GPI)

Kritik Moral dari Kader Pergerakan

Kekecewaan Pidi tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga personal dan historis. Ia menegaskan bahwa Fadli Zon merupakan senior dan alumni Gerakan Pemuda Islam (GPI), organisasi yang juga dipimpinnya di tingkat daerah.

“Apalagi, saya ini dari GPI, dan Pak Menteri Fadli Zon juga senior GPI, alumni pergerakan dari GPI. Semestinya, dalam aturan konstitusi, kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti ini diperhatikan,” kata Pidi.

Menurut Pidi, festival kebudayaan yang digelar secara mandiri oleh masyarakat dan lembaga adat seharusnya mendapatkan perhatian negara, khususnya dari kementerian yang secara struktural bertanggung jawab terhadap urusan kebudayaan.

Ia menilai, diamnya Menteri Kebudayaan justru memperlihatkan jarak antara kebijakan di pusat dan realitas kerja kebudayaan di daerah.

Dalam pernyataan sikapnya, Pidi secara terbuka menyampaikan penilaian keras terhadap Menteri Kebudayaan. Ia menyebut tidak adanya respons sebagai bentuk ketidakpedulian negara terhadap kebudayaan tradisional.

“Maka dari itu, saya mewakili GPI menyatakan sikap bahwasanya Bapak Menteri Fadli Zon tidak peduli terhadap kebudayaan tradisional yang ada di Indonesia,” ujarnya tegas.

Pidi menambahkan, jika memang terdapat kepedulian, setidaknya harus ada bentuk tanggapan, baik berupa dukungan moral, kehadiran simbolik, maupun komunikasi resmi.

“Kalaupun beliau peduli, kenapa tidak merespons A, B, C, atau apa pun terhadap kegiatan sebesar ini?” katanya.

Festival Galuh Pakuan Cup Seri IX digelar tanpa dukungan langsung dari pemerintah daerah maupun pusat. Seluruh pembiayaan dan operasional festival ditopang secara mandiri, termasuk oleh sponsor tunggal dari sektor swasta. Kondisi ini, menurut Pidi, justru mempertegas lemahnya peran negara dalam pelestarian budaya.

Ia menilai, ketika masyarakat sipil dan lembaga adat mampu menyelenggarakan festival kebudayaan berskala besar secara mandiri, negara seharusnya hadir sebagai mitra, bukan sekadar penonton.

“Ini bukan soal seremonial, tapi soal keberpihakan negara terhadap kebudayaan,” ujar Pidi.

Melalui pernyataannya, Pidi berharap kritik ini menjadi alarm bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kebudayaan, agar tidak abai terhadap kerja-kerja kebudayaan yang tumbuh dari bawah.

Festival Galuh Pakuan Cup, menurutnya, bukan hanya ajang kompetisi seni tari, tetapi juga ruang pendidikan budaya, penguatan identitas, serta penggerak ekonomi rakyat.

“Budaya jangan dibiarkan berjalan sendiri. Negara harus hadir,” kata Pidi menutup pernyataannya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *