Prabowo Sebut Tambang Ilegal Menyayat Ekonomi Bangsa Secara Brutal
Prabowo Sebut Tambang Ilegal Menyayat Ekonomi Bangsa Secara Brutal
BANGKA BELITUNG, Matanews – Presiden Prabowo menyebutkan, nilai kerugian yang timbul dari aktivitas tambang ilegal ini setara dengan menyayat ekonomi bangsa secara brutal.
“Kita bisa bayangkan, kerugian negara dari enam perusahaan ini saja Rp300 triliun,” kata Prabowo kepada awak media, dalam agenda penyerahan aset rampasan negara kepada PT Timah Tbk, di Pangkal Pinang, Senin, (06/10/2025).
Pasalnya, dari operasi tersebut, sebanyak enam unit smelter timah ilegal berhasil disita oleh aparat penegak hukum. Smelter-smelter tersebut beroperasi dalam kawasan konsesi PT Timah, namun tidak berada di bawah kendali resmi perusahaan.
Tak hanya itu, dari lokasi-lokasi tersebut ditemukan tumpukan monasit – material strategis dalam industri baterai kendaraan listrik, ponsel pintar, teknologi pertahanan, hingga turbin angin.
Nilai barang sitaan awal diperkirakan mencapai Rp6 hingga Rp7 triliun, namun keberadaan monasit mengubah total kalkulasi secara drastis.
“Monasit itu satu ton bisa mencapai 200 ribu dolar AS. Total yang ditemukan hampir 40 ribu ton,”timpalnya.
Dengan harga konservatif tersebut, nilai ekonomis monasit saja dapat menembus angka $8 miliar atau sekitar Rp128 triliun, bahkan bisa lebih tinggi jika mengingat kandungan LTJ lainnya seperti neodymium, cerium, dan lanthanum yang juga terdapat di dalamnya.
Wilayah Bangka Belitung, yang selama ini dikenal sebagai penghasil timah utama Indonesia, ternyata juga menyimpan 95 persen potensi logam tanah jarang nasional. Fakta ini menempatkan provinsi tersebut sebagai wilayah strategis dalam geopolitik pertambangan global.
Namun kekayaan ini, telah lama dikuras secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penemuan ini memperlihatkan betapa rapuhnya pengawasan negara terhadap sumber daya strategis yang menyangkut hajat hidup bangsa.
“Nominal itu belum termasuk tanah jarang yang belum diurai, yang nilainya bahkan bisa jauh lebih besar,” tegasnya.
Sebagai langkah tegas, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan pengelolaan enam smelter sitaan ke PT Timah Tbk. BUMN ini akan bekerja sama dengan masyarakat sekitar guna memastikan hasil tambang kembali kepada negara dan memberi manfaat bagi rakyat.
“Era penjarahan sumber daya alam tanpa konsekuensi sudah selesai. Ini menyangkut kedaulatan ekonomi bangsa,”jelasnya.
Penindakan terhadap tambang ilegal ini menjadi peringatan keras kepada siapa pun yang mencoba bermain di wilayah abu-abu sektor pertambangan.
“Tak ada lagi ruang kompromi bagi praktik yang merugikan negara dan memperkaya segelintir orang,” tutupnya. (Gom).
Warning: Attempt to read property "term_id" on bool in /home/u963642857/domains/mata.news/public_html/wp-content/themes/umparanwp/widget/widget-collection.php on line 7
