Prabowo Tambah Rp181 T untuk Pendidikan Dan MBG Tetap Aman
Prabowo Tepis Isu Anggaran, Dana Pendidikan Naik
JAKARTA, Matanews — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengganggu postur anggaran kementerian di bidang pendidikan.Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto justru menambah alokasi dana pendidikan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
Pernyataan itu disampaikan Lalu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu. Menurut dia, penambahan anggaran difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, serta kesejahteraan guru.
“Anggaran MBG tidak mengganggu anggaran pendidikan. Presiden justru menambah anggaran pendidikan melalui ABT dan fokus pada sarana prasarana, mutu, serta kesejahteraan guru,” kata Lalu.
MBG dan Postur APBN
Program MBG memang tercantum dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan. Namun, Lalu menjelaskan bahwa dalam berbagai rapat kerja antara Komisi X DPR RI dan kementerian terkait, ditegaskan bahwa anggaran pelaksanaan MBG bersifat terpisah dari alokasi rutin kementerian pendidikan.
Dalam rapat tersebut, para menteri bidang pendidikan menyampaikan bahwa MBG merupakan bagian dari upaya penguatan pendidikan karakter melalui penyediaan makanan bergizi dan berkualitas bagi siswa. Program ini dikaitkan dengan agenda ketujuh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yakni visi “Indonesia Hebat”.
“Terkait MBG, memang di postur APBN tertulis masuk ke anggaran pendidikan. Tetapi setelah kami rapat kerja berkali-kali, tujuan MBG sebenarnya untuk kepentingan pendidikan secara luas,” ujar Lalu.
Tambahan Anggaran Rp181 Triliun
Lalu juga menyinggung adanya penambahan anggaran untuk Kemendikdasmen sebesar Rp181 triliun. Selain itu, terdapat tambahan alokasi bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kementerian Kebudayaan.
Menurut dia, tambahan anggaran tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak mengorbankan sektor pendidikan demi menjalankan MBG. Sebaliknya, pemerintah justru memperbesar dukungan fiskal untuk pendidikan nasional.
“Jangan salah persepsi. Setelah kami dalami dan koordinasi dengan kementerian pendidikan, ternyata MBG tidak mengganggu anggaran kementerian pendidikan. Justru Presiden menambah anggaran untuk peningkatan sarana prasarana, mutu, dan kesejahteraan guru,” katanya.
Kesejahteraan Guru Jadi Prioritas
Di sisi lain, Lalu menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi perhatian utama pemerintah. Ia mendorong agar komitmen Presiden dalam menaikkan taraf hidup guru segera direalisasikan.
“PR kita sekarang adalah kesejahteraan guru. Ini harus jadi prioritas utama yang dipikirkan,” ujarnya.
Menurut Lalu, keberhasilan pendidikan nasional tidak hanya ditentukan oleh program gizi siswa, tetapi juga oleh kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik. Karena itu, ia meminta agar peningkatan tunjangan dan perlindungan guru menjadi agenda prioritas dalam kebijakan anggaran ke depan.
Dukungan Politik untuk MBG
Komisi X DPR RI, kata Lalu, mendukung penuh pelaksanaan MBG selama program tersebut berorientasi pada kemajuan pendidikan nasional. Ia menilai MBG dapat memperkuat tujuan pendidikan dengan memastikan siswa memperoleh asupan gizi yang memadai untuk menunjang proses belajar.
“Tidak mengganggu, justru dengan adanya MBG memperkuat tujuan pendidikan nasional kita,” kata dia.
Dengan tambahan anggaran yang diklaim signifikan dan pemisahan pos belanja yang jelas, polemik mengenai potensi gangguan terhadap anggaran pendidikan diharapkan mereda. Kini, publik menanti realisasi konkret dari komitmen peningkatan kualitas pendidikan mulai dari ruang kelas yang lebih layak hingga kesejahteraan guru yang lebih terjamin. (Slh)
Tinggalkan Balasan
