Prabowo Tegaskan Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Presiden Prabowo Hukum Jangan Jadi Senjata Politik
JAKARTA, Matanews — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan tegas mengenai arah penegakan hukum nasional
Di hadapan para ekonom, pelaku usaha, dan pejabat tinggi negara, Prabowo menegaskan komitmennya menegakkan hukum secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih. Ia secara terbuka memperingatkan agar hukum tidak diperalat sebagai instrumen politik untuk menyerang lawan.
“Kita harus tegakkan hukum dengan baik. Tidak boleh ada *miscarriage of justice*. Tidak boleh hukum dipakai untuk mengerjain lawan politik,” ujar Prabowo dengan nada serius, disambut tepuk tangan hadirin.
Standar Pembuktian Tinggi
Dalam pidatonya, Presiden menekankan pentingnya standar pembuktian yang ketat sebelum pengadilan menjatuhkan vonis. Ia menyebut prinsip *beyond a reasonable doubt* sebagai landasan mutlak agar tidak ada putusan yang menyisakan keraguan.
Menurut Prabowo, aparat penegak hukum—mulai dari penyidik hingga hakim—harus menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas. Penyalahgunaan kewenangan, kata dia, bukan hanya mencederai individu, tetapi juga merusak fondasi kepercayaan publik terhadap negara.
Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam proses hukum bisa berdampak luas terhadap stabilitas sosial dan ekonomi.
Siap Gunakan Hak Konstitusional
Lebih jauh, Prabowo menyatakan siap menggunakan kewenangan konstitusionalnya apabila ditemukan ketidakadilan dalam proses hukum. Opsi pemberian abolisi maupun amnesti disebutnya sebagai instrumen sah yang dapat dipertimbangkan demi memulihkan rasa keadilan.
Langkah tersebut, menurut dia, bukan bentuk intervensi politik, melainkan mekanisme konstitusional untuk memastikan tidak terjadi kekeliruan fatal dalam sistem peradilan.
Kepastian Hukum Fondasi Stabilitas
Presiden menekankan bahwa kepastian hukum merupakan fondasi utama stabilitas nasional. Tanpa sistem hukum yang adil dan transparan, Indonesia sulit mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Saya ingin ada *rule of law* di Indonesia. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat,” katanya.
Pernyataan tersebut selaras dengan tema forum *Economic Outlook 2026, yang menyoroti proyeksi pertumbuhan ekonomi, reformasi struktural, serta tantangan global yang dihadapi Indonesia pada tahun mendatang.
Hukum sebagai Pelindung, Bukan Alat Tekanan
Di akhir pidatonya, Prabowo mengingatkan bahwa sejarah membuktikan keberhasilan sebuah negara bergantung pada pemerintahan yang bersih, adil, dan berintegritas.
Ia berjanji memastikan hukum menjadi alat perlindungan rakyat, bukan alat tekanan politik. Komitmen tersebut, menurutnya, adalah prasyarat agar Indonesia mampu menjaga stabilitas politik sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi di tengah dinamika global.
Pidato tersebut menegaskan pesan yang ingin disampaikan pemerintah: supremasi hukum bukan sekadar slogan, melainkan fondasi bagi kepercayaan publik dan keberlanjutan pembangunan nasional. (Slh)
Tinggalkan Balasan
