- TNI Perkuat Diplomasi Militer Hadapi Dinamika Geopolitik
- Polsek Kalideres Ungkap Kasus Jambret di Citra Garden 2, Pelaku Ditangkap di Cengkareng
- Hari Bhayangkara ke-79, Polres Jakbar Dapat Kejutan Hangat dari Kodim 0503/JB
- Panglima TNI Dampingi Presiden RI Tinjau Kesiapan Kontingen Parade Dan Defile untuk Prancis
- Dandim 1710/Mimika Hadiri Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
- Kodim 1710/Mimika Dengan Polres Mimika Gelar Patroli Bersama
- Kodim 1710/Mimika Dengan Polres Mimika Gelar Patroli Bersama
- Kapuspen TNI Hadiri Gala Literasi Nusantara HUT ke-60 Kompas; Media adalah Mitra Strategis TNI
- Peringati Tahun Baru Hijriah: Hijrah Membuat Hidup TNI Lebih Prima
- Kapolres Jakbar Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Jelang Hari Bhayangkara ke-79
Pupuk Indonesia, PLN, WIKA Disorot: ETOS Pertanyakan Aksi Tegas Penegak Hukum
Korupsi di BUMN

Keterangan Gambar : Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah
MATANEWS, Jakarta – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, mengkritik keras dugaan korupsi yang melibatkan beberapa BUMN besar seperti Pupuk Indonesia (Rp 8,3 triliun), PLN (Rp 21 triliun), dan WIKA (Rp 803 miliar). Dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (8/5), Iskandar mempertanyakan kemana larinya uang negara dalam jumlah fantastis tersebut dan menyayangkan lemahnya penegakan hukum di negeri ini.
"Ini seperti bungkam semua. Penegak hukum seperti tak bernyali menghadapi rampok-rampok negara ini," tegas Iskandar di hadapan awak media, pada Kamis, (8/5/2025).
Ia menilai kondisi ini berpotensi menciptakan preseden buruk di tengah masyarakat. Di satu sisi, para pejabat negara kerap menyuarakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, namun dalam praktiknya, menurut Iskandar, hukum justru tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Baca Lainnya :
- Kasat Lantas Polres Bogor Pastikan Layanan STNK & Program Pemutihan Berjalan Lancar
- Bareskrim Polri Ungkap TPPU Judi Online, Sita Aset Rp530 Miliar
- Menteri Bappenas Apresiasi Program Kerja Anwar Hafid, Sosok Gubernur Revolusioner
- Ditressiber Polda Metro Tangkap Pelaku Pemerasan Modus VCS di Media Sosial, 1 Pelaku Masih DPO
- Negara Rugi 893,16 Miliar Dirut ASDP Ira Puspadewi dan Harry M.A Caksono cs Ditahan KPK
“Data yang kami sampaikan adalah valid. Tinggal masalah kesungguhan, keseriusan, dan kemampuan negara ini dalam menindak ketidakadilan. Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang harus kita lawan,” imbuhnya.
Iskandar juga menyinggung janji kampanye pemerintahan saat ini, khususnya Presiden Prabowo Subianto, yang disebutnya menjanjikan pemberantasan korupsi hingga "ke antariksa".
“Sampai hari ini, kami masih berbaik sangka pada pemerintahan ini. Kalau memang serius, rakyat Indonesia akan berada di belakang Pak Prabowo,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan Kejaksaan Agung dan KPK agar tidak lemah dalam menghadapi kasus-kasus besar semacam ini. “Kejahatan akan menang jika kebenaran diam. Dan hari ini, kejahatan semakin masif karena kita semua diam. Semua tutup mata, tutup telinga,” tegas Iskandar.
Menutup pernyataannya, Iskandar menyindir tajam situasi nasional dengan membandingkan negara lain. “Kalau India berhasil menjadikan Bollywood tuan rumah di negerinya sendiri, di Indonesia justru ada yang berhasil merampok bangsanya sendiri,” pungkasnya. (Red)
