- TNI Tegas Hadapi Perambah Hutan Ilegal
- TNI Hormati Keputusan Pemerintah Tunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramadhani sebagai Dirut Perum Bulog
- Audit Keamanan Stadion 17 Mei Banjarmasin oleh Baharkam Polri
- Korsabhara Baharkam Polri Tinjau Pengawasan Destinasi Wisata di Kabupaten Malang
- Perkuat Kemitraan Strategis, Panglima TNI Terima Kunjungan Kasad Singapura
- Seorang Remaja Perempuan Asal Kapuk, Cengkareng, Dilaporkan Hilang Sejak 6 Juli 2025
- Kapolres Jakbar Beri Penghargaan kepada 25 Personel Berprestasi di Apel Pagi
- PT BAT Instrumen Bank Internasional Bantah Tuduhan Investasi Bodong
- TNI Tegaskan Guru dan Nakes di Yahukimo Profesional, Tak Terlibat Satgas TNI
- TNI Lumpuhkan Tokoh OPM Enos Tipagau di Intan Jaya, Tanpa Korban Sipil
Pupuk Indonesia, PLN, WIKA Disorot: ETOS Pertanyakan Aksi Tegas Penegak Hukum
Korupsi di BUMN

Keterangan Gambar : Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah
MATANEWS, Jakarta – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, mengkritik keras dugaan korupsi yang melibatkan beberapa BUMN besar seperti Pupuk Indonesia (Rp 8,3 triliun), PLN (Rp 21 triliun), dan WIKA (Rp 803 miliar). Dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (8/5), Iskandar mempertanyakan kemana larinya uang negara dalam jumlah fantastis tersebut dan menyayangkan lemahnya penegakan hukum di negeri ini.
"Ini seperti bungkam semua. Penegak hukum seperti tak bernyali menghadapi rampok-rampok negara ini," tegas Iskandar di hadapan awak media, pada Kamis, (8/5/2025).
Ia menilai kondisi ini berpotensi menciptakan preseden buruk di tengah masyarakat. Di satu sisi, para pejabat negara kerap menyuarakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, namun dalam praktiknya, menurut Iskandar, hukum justru tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Baca Lainnya :
- Kasat Lantas Polres Bogor Pastikan Layanan STNK & Program Pemutihan Berjalan Lancar
- Bareskrim Polri Ungkap TPPU Judi Online, Sita Aset Rp530 Miliar
- Menteri Bappenas Apresiasi Program Kerja Anwar Hafid, Sosok Gubernur Revolusioner
- Ditressiber Polda Metro Tangkap Pelaku Pemerasan Modus VCS di Media Sosial, 1 Pelaku Masih DPO
- Negara Rugi 893,16 Miliar Dirut ASDP Ira Puspadewi dan Harry M.A Caksono cs Ditahan KPK
“Data yang kami sampaikan adalah valid. Tinggal masalah kesungguhan, keseriusan, dan kemampuan negara ini dalam menindak ketidakadilan. Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang harus kita lawan,” imbuhnya.
Iskandar juga menyinggung janji kampanye pemerintahan saat ini, khususnya Presiden Prabowo Subianto, yang disebutnya menjanjikan pemberantasan korupsi hingga "ke antariksa".
“Sampai hari ini, kami masih berbaik sangka pada pemerintahan ini. Kalau memang serius, rakyat Indonesia akan berada di belakang Pak Prabowo,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan Kejaksaan Agung dan KPK agar tidak lemah dalam menghadapi kasus-kasus besar semacam ini. “Kejahatan akan menang jika kebenaran diam. Dan hari ini, kejahatan semakin masif karena kita semua diam. Semua tutup mata, tutup telinga,” tegas Iskandar.
Menutup pernyataannya, Iskandar menyindir tajam situasi nasional dengan membandingkan negara lain. “Kalau India berhasil menjadikan Bollywood tuan rumah di negerinya sendiri, di Indonesia justru ada yang berhasil merampok bangsanya sendiri,” pungkasnya. (Red)
