- Kurang dari 24 Jam, Debt Collector Penganiaya Karyawan di Cengkareng Ditangkap Polres Jakbar
- 22 Preman Berkedok Ormas di CNI Puri Indah Jakarta Barat Diciduk Polisi
- Karyawan Pabrik Jadi Korban Kekerasan Oleh Debt Collector, Polres Jakbar Olah TKP Buru Pelaku
- Operasi Berantas Jaya 2025, Polres Metro Jakarta Barat Tertibkan Jukir Liar dan Pak Ogah
- Gandakan Surat Tanah, Ini Vonis Mantan Kades Seberida Ria Saprina
- Patroli Perintis Presisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok Cegah Premanisme dan Gangguan Kamtibmas
- Cegah Premanisme, Ditbinmas Polda Metro Jaya Gandeng Ormas Bang Japar
- Kalapas Cibinong: Remisi Waisak Bentuk Apresiasi atas Perubahan Warga Binaan
- Patroli Perintis Presisi Amankan Kelompok Pemuda yang Diduga Hendak Tawuran di Jakarta Timur
- Premanisme Berkedok Parkir, 4 Orang Pelaku Paksa Warga Bayar Rp 20 Ribu di Jakpus
Pupuk Indonesia, PLN, WIKA Disorot: ETOS Pertanyakan Aksi Tegas Penegak Hukum
Korupsi di BUMN

Keterangan Gambar : Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah
MATANEWS, Jakarta – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, mengkritik keras dugaan korupsi yang melibatkan beberapa BUMN besar seperti Pupuk Indonesia (Rp 8,3 triliun), PLN (Rp 21 triliun), dan WIKA (Rp 803 miliar). Dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (8/5), Iskandar mempertanyakan kemana larinya uang negara dalam jumlah fantastis tersebut dan menyayangkan lemahnya penegakan hukum di negeri ini.
"Ini seperti bungkam semua. Penegak hukum seperti tak bernyali menghadapi rampok-rampok negara ini," tegas Iskandar di hadapan awak media, pada Kamis, (8/5/2025).
Ia menilai kondisi ini berpotensi menciptakan preseden buruk di tengah masyarakat. Di satu sisi, para pejabat negara kerap menyuarakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, namun dalam praktiknya, menurut Iskandar, hukum justru tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Baca Lainnya :
- Kasat Lantas Polres Bogor Pastikan Layanan STNK & Program Pemutihan Berjalan Lancar
- Bareskrim Polri Ungkap TPPU Judi Online, Sita Aset Rp530 Miliar
- Menteri Bappenas Apresiasi Program Kerja Anwar Hafid, Sosok Gubernur Revolusioner
- Ditressiber Polda Metro Tangkap Pelaku Pemerasan Modus VCS di Media Sosial, 1 Pelaku Masih DPO
- Negara Rugi 893,16 Miliar Dirut ASDP Ira Puspadewi dan Harry M.A Caksono cs Ditahan KPK
“Data yang kami sampaikan adalah valid. Tinggal masalah kesungguhan, keseriusan, dan kemampuan negara ini dalam menindak ketidakadilan. Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang harus kita lawan,” imbuhnya.
Iskandar juga menyinggung janji kampanye pemerintahan saat ini, khususnya Presiden Prabowo Subianto, yang disebutnya menjanjikan pemberantasan korupsi hingga "ke antariksa".
“Sampai hari ini, kami masih berbaik sangka pada pemerintahan ini. Kalau memang serius, rakyat Indonesia akan berada di belakang Pak Prabowo,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan Kejaksaan Agung dan KPK agar tidak lemah dalam menghadapi kasus-kasus besar semacam ini. “Kejahatan akan menang jika kebenaran diam. Dan hari ini, kejahatan semakin masif karena kita semua diam. Semua tutup mata, tutup telinga,” tegas Iskandar.
Menutup pernyataannya, Iskandar menyindir tajam situasi nasional dengan membandingkan negara lain. “Kalau India berhasil menjadikan Bollywood tuan rumah di negerinya sendiri, di Indonesia justru ada yang berhasil merampok bangsanya sendiri,” pungkasnya. (Red)
