Ribuan Penari ke Subang, Perekonomian Bergerak, Pemerintah Subang Diam
Festival Galuh Pakuan Cup Serap Ribuan Peserta, Perekonomian Subang Meningkat
SUBANG, Matanews — Di tengah absennya dukungan signifikan pemerintah daerah, Festival Galuh Pakuan Cup Seri IX justru tampil sebagai bukti telanjang bahwa kebudayaan dapat hidup, bergerak, dan menghidupi rakyat—bahkan tanpa negara. Sekitar 3.700 peserta dari berbagai daerah memadati Subang dalam festival seni adat yang digelar Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan, menghadirkan kontes Tari Jaipong berskala nasional.
Girang Harta LAK Galuh Pakuan, Dewi Kandiaty Paramesti Tine Yowargana atau Ting Ting, menyebut festival ini sebagai agenda rutin yang konsisten dijalankan lembaga adat—sekaligus cermin ketimpangan perhatian negara terhadap kerja-kerja kebudayaan.
“Festival ini berjalan, tumbuh, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Pertanyaannya: di mana peran pemerintah daerah?” kata Ting Ting dengan nada tegas.
Budaya Menarik Massa, Ekonomi Rakyat Bergerak
Lonjakan peserta bukan sekadar statistik. Ribuan orang yang datang membawa dampak ekonomi nyata bagi warga Subang penginapan penuh, pedagang kecil kebanjiran pembeli, transportasi lokal bergerak, dan UMKM hidup.
Ironisnya, efek ekonomi yang begitu kasat mata itu tidak berbanding lurus dengan dukungan struktural dari pemerintah daerah. “Ketika rakyat bekerja menggerakkan ekonomi lewat budaya, negara justru menjadi penonton,” ujar Ting Ting.
Festival ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa kebudayaan bukan beban anggaran, melainkan aset ekonomi dan sosial yang selama ini diabaikan dalam kebijakan pembangunan daerah.
Negara Absen, Lembaga Adat Mengisi Kekosongan
Di balik kemegahan festival, terdapat kerja sunyi panitia yang harus berjibaku dengan keterbatasan. Noviyanti Maulani Silviadi, Ketua Pelaksana yang dikenal sebagai Ratu LAK Galuh Pakuan, memimpin persiapan secara terkoordinir dan disiplin meski menghadapi minimnya dukungan pemerintah daerah Subang.
Kondisi tersebut justru menegaskan satu hal: lembaga adat mengambil alih peran yang seharusnya dijalankan negara mengelola kebudayaan, memberdayakan ekonomi lokal, sekaligus menjaga identitas kolektif masyarakat.
“Ketika kebijakan budaya lemah, masyarakat dipaksa mandiri. Ini bukan pilihan, tapi keterpaksaan,” ujar Arbi Nuralamsyah salah satu Koordinator Panitia.
Festival sebagai Kritik Kebijakan
Lebih dari sekadar ajang seni, Festival Galuh Pakuan Cup IX menjelma menjadi kritik terbuka terhadap arah pembangunan daerah yang kerap mengabaikan kebudayaan. Ting Ting menegaskan, budaya tidak bisa terus diperlakukan sebagai ornamen seremonial.
“Budaya adalah fondasi peradaban. Jika pemerintah daerah tidak hadir dalam penguatan budaya, maka yang sedang dipertaruhkan adalah identitas dan masa depan generasi muda,” tegasnya.
Ia menilai, pemerintah daerah masih gagal melihat kebudayaan sebagai instrumen strategis pembangunan—padahal dampaknya langsung dirasakan rakyat.
Rakyat Bergerak, Pemerintah Tertinggal
Dengan partisipasi ribuan peserta, Festival Galuh Pakuan Cup IX memperlihatkan kontras yang tajam: masyarakat bergerak cepat, negara berjalan lambat. Ketika lembaga adat mampu menghadirkan festival nasional dengan dampak ekonomi nyata, absennya dukungan daerah justru menjadi sorotan publik.
Festival ini menegaskan satu pesan politik yang gamblang: kebudayaan tidak menunggu izin negara untuk hidup. Namun tanpa keberpihakan kebijakan, potensi besar ini terus dipikul oleh masyarakat sendiri.
Galuh Pakuan Cup IX akhirnya berdiri sebagai lebih dari perayaan seni ia menjadi cermin kegagalan sekaligus peringatan: jika negara terus abai, maka kebudayaan akan tetap hidup, tapi tanpa kehadiran pemerintah yang semestinya bertanggung jawab. (Red)
Tinggalkan Balasan
