Rp14 Triliun Digelontorkan, PAUD Jadi Prioritas Nasional

Rp14 Triliun Digelontorkan, PAUD Jadi Prioritas Nasional

JAKARTA, Matanews – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan anggaran pada program revitalisasi satuan pendidikan, khususnya pembangunan dan penguatan infrastruktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Langkah ini ditempuh guna mendukung implementasi kebijakan wajib belajar (wajar) 13 tahun, yang mencakup satu tahun prasekolah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, pemerintah secara bertahap akan membangun minimal satu taman kanak-kanak (TK) di setiap desa agar seluruh anak Indonesia memperoleh akses pendidikan prasekolah yang layak.

“Khusus untuk penguatan wajib belajar 13 tahun, kami secara bertahap akan berusaha membangun minimal satu TK untuk satu desa,” ujar Mendikdasmen Mu’ti saat ditemui di Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (10/2/2026).

Mu’ti menjelaskan, anggaran pembangunan dan revitalisasi PAUD akan diambil dari alokasi dana program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026. Dari total anggaran sebesar Rp14,06 triliun, pemerintah memprioritaskan pemulihan sekolah pascabencana, revitalisasi sekolah rusak berat dan sedang, perbaikan sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta pembangunan dan penguatan infrastruktur PAUD.

“Jadi prioritas revitalisasi 2026 adalah pertama sekolah di daerah bencana, kedua sekolah rusak berat dan rusak sedang, kemudian pendidikan di daerah 3T, dan selanjutnya pendidikan anak usia dini,” kata Mu’ti.

Kebijakan ini diharapkan mampu memperluas akses layanan pendidikan prasekolah yang berkualitas, sekaligus menekan kesenjangan pendidikan antardaerah. Menurut Mu’ti, keberadaan PAUD yang memadai di setiap desa menjadi fondasi penting dalam membangun kesiapan belajar anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.

Selain fokus pada infrastruktur, Kemendikdasmen juga menyiapkan dukungan pembiayaan bagi murid PAUD melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Mu’ti memastikan, dana bantuan pendidikan PIP PAUD akan mulai disalurkan pada Mei 2026 setelah proses verifikasi dan validasi data penerima selesai.

“Kalau untuk tahun ini tentu saja sekitar bulan Mei, Juni itu sudah mulai pencairan. Sekarang masih proses verifikasi dan validasi, lagi proses verval,” ujar Mu’ti.

Ia menambahkan, pengusulan penerima PIP PAUD bersumber dari basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mencakup kelompok miskin dan rentan, serta usulan langsung dari satuan pendidikan. Skema ini diterapkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Setiap murid PAUD yang dinyatakan layak akan menerima bantuan sebesar Rp450 ribu per tahun, yang disalurkan sekaligus ke rekening penerima. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan keluarga, sekaligus meningkatkan partisipasi anak dalam layanan PAUD.

Kebijakan pembangunan satu TK per desa dan penyaluran PIP PAUD ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Pemerintah menargetkan, melalui penguatan PAUD, kualitas pembelajaran di jenjang pendidikan selanjutnya dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan. [Int]