Tegakan Hukum Tindak Pidana Pangan, Pusiknas Bareskrim Polri, Gandeng Tiga Kementerian Hingga BPOM

Tegakan Hukum Tindak Pidana Pangan, Pusiknas Bareskrim Polri, Gandeng Tiga Kementerian Hingga BPOM

JAKARTA,Matanews – Sinergisitas penegakan hukum tindak pidana dibidang pangan, Pusiknas Bareskrim Polri gandeng Tiga Kementerian lintas sektoral hingga BPOM.

Lintas sektoral tersebut mulai dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Tim Analis Bidang Pusat Data Kriminal Analisis Transnasional (PDKAT) Pusiknas Bareskrim Polri, Kombes Pol Ronald Yohanes menegaskan, langkah ini menjadi bagian penting dari upaya kolektif dalam menjaga keamanan, mutu, dan keaslian produk pangan yang beredar di Indonesia.

Proyek PLTU Kalbar Rugikan Negara 1,3 Triliun, Tipidkor Polri Cokok Empat Tersangka

7/10/2025

Koordinasi lintas sektoral ini sebut Ronald, mencakup pertukaran data, penyelidikan bersama, hingga penindakan terpadu terhadap pelanggaran seperti peredaran pangan ilegal, pemalsuan label, serta penyalahgunaan izin edar.

“Bareskrim Polri berperan dalam aspek penegakan hukum, sedangkan kementerian dan lembaga terkait menjalankan fungsi regulasi, pengawasan teknis, serta pembinaan pelaku usaha,” kata Kombes Ronald Yohanes, melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa, (14/10/2025).

Penanganan kejahatan dibidang pangan menurut Ronald, tidak bisa dilakukan secara lintas sektoral semata. Namun, diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun penegakan hukum.

Proyek PLTU Kalbar Rugikan Negara 1,3 Triliun, Tipidkor Polri Cokok Empat Tersangka

7/10/2025

“Sinergi ini menjadi fondasi dalam menciptakan sistem pengawasan pangan yang lebih efektif dan berkeadilan,”tegasnya.

Kolaborasi lintas sektor penegakan hukum bidang Pangan ini timpal Ronald, akan memperkuat pengawasan dari hulu ke hilir. Bahkan, juga mendorong transparansi dalam setiap proses penanganan pelanggaran di sektor pangan.

“Diharapkan kehadiran negara dalam melindungi konsumen dan menjamin ketertiban dalam distribusi pangan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya.(Gom).