Viral Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS di Papua, DPR Desak Evaluasi Total Sistem Kesehatan 3T

8 RS Tolak Pasien, Ibu Hamil Meninggal!

JAKARTA, Matanews – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya seorang ibu hamil di Papua yang sebelumnya ditolak oleh empat rumah sakit. Kasus tragis tersebut kembali menyoroti persoalan akut layanan kesehatan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Perempuan tersebut dikabarkan menghembuskan napas terakhir bersama janin yang dikandungnya setelah tidak mendapatkan penanganan medis memadai. Peristiwa ini memicu gelombang kritik publik dan menjadi viral di media sosial.

Puan menegaskan bahwa DPR akan meminta komisi terkait, terutama Komisi IX yang membidangi kesehatan, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil. Menurut dia, tragedi serupa bukan pertama kalinya terjadi.

KAI Bantah Pecat Petugas Karna 1 Tumbler Raib

22 jam

“DPR juga prihatin dan tentu saja sangat concern. Kami akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan layanan kesehatan, khususnya di wilayah 3T. Jangan sampai ini terulang kembali,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (25/11/2025).

Ia mengakui bahwa persoalan akses dan kualitas fasilitas kesehatan di daerah paling luar kerap membuat masyarakat tidak mendapatkan layanan yang semestinya. Kondisi geografis, minimnya tenaga medis, keterbatasan peralatan, hingga tata kelola rumah sakit menjadi faktor yang selama ini membelit sektor kesehatan di wilayah-wilayah tersebut.

KAI Bantah Pecat Petugas Karna 1 Tumbler Raib

22 jam

Puan juga mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto, yang menurut laporan telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melakukan audit terhadap seluruh rumah sakit di Provinsi Papua.

“Hal ini sudah berkali-kali terjadi. Saya mendapat laporan bahwa bahkan Presiden hari ini melakukan rapat khusus terkait hal tersebut,” ucap Puan.

Audit tersebut diharapkan dapat menemukan titik persoalan secara konkret mulai dari administrasi rumah sakit, kesiapan tenaga medis, hingga sistem rujukan. Pemerintah pusat juga disebut tengah menyiapkan langkah intervensi tambahan untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Kasus ini kembali menjadi cermin dari jurang lebar antara visi pemerataan layanan kesehatan nasional dengan realitas di lapangan. Banyak pihak mendesak perbaikan menyeluruh agar keselamatan warga, terutama ibu dan anak, tidak lagi dikorbankan oleh kegagalan sistem. (Cha)