IMIP Heboh Viral 27 November, Bandara Tanpa Aparat Negara!
Menhan Tegas Tentang Bandara IMIP: Tak Ada Negara Dalam Negara!
Jakarta, Matanews —Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Aster KSAU) Marsekal Muda Palito Sitorus menegaskan bahwa tidak ada aktivitas keluar maupun masuknya pesawat asing di Bandara swasta milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah. Ia memastikan seluruh pergerakan udara yang terpantau hingga saat ini berasal dari operasional internal perusahaan.
“Belum ada pergerakan pesawat dari luar negeri. Semua masih internal,” ujar Palito saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis. Meski demikian, TNI AU tetap memperkuat pengawasan terhadap aktivitas penerbangan di bandara tersebut.
Palito juga menegaskan bahwa setiap temuan terkait aktivitas pesawat tanpa izin di kawasan IMIP akan ditindak secara tegas. “Kalau ada pelanggaran, tentu Angkatan Udara akan mengambil tindakan,” kata dia.
Bandara IMIP merupakan fasilitas penerbangan swasta yang dibangun melalui dana koperasi perusahaan. Fasilitas ini terutama digunakan untuk mobilisasi pekerja IMIP dan distribusi logistik industri.
Pada kunjungan Matanews beberapa waktu lalu, tidak ditemukan keberadaan unsur pemerintahan seperti Bea Cukai maupun aparat keamanan negara di lokasi tersebut.
Situasi ini menjadi salah satu alasan TNI menggelar latihan gabungan di kawasan bandara IMIP pada 20 November 2025. Latihan tersebut mencakup operasi force down atau penurunan paksa pesawat asing oleh jet tempur, hingga operasi perebutan bandara oleh pasukan Korpasgat.
Simulasi itu dirancang untuk menguji kesiapsiagaan TNI dalam mencegah berbagai potensi ancaman, termasuk aktivitas penambangan ilegal yang merugikan negara.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang memantau langsung jalannya simulasi di Morowali, menyebut kondisi bandara IMIP sebagai anomali sistemik dalam tata kelola negara. Ia menyoroti bahwa tidak adanya perangkat pemerintah di fasilitas transportasi udara meningkatkan risiko munculnya aktivitas ilegal.
“Bandara tanpa perangkat negara adalah anomali dalam NKRI. Tidak boleh ada konsep negara dalam negara,” ujar Sjafrie. Ia menilai absennya institusi resmi negara membuat pemerintah tidak dapat memantau aktivitas yang berlangsung di bandara tersebut.
Sjafrie memerintahkan jajaran TNI untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh fasilitas transportasi strategis. Menurutnya, langkah ini penting untuk mencegah kebocoran pemanfaatan sumber daya alam serta potensi pelanggaran yang berujung pada kerugian negara. (Dtw)
Warning: Attempt to read property "term_id" on bool in /home/u963642857/domains/mata.news/public_html/wp-content/themes/umparanwp/widget/widget-collection.php on line 7
