Festival Rakyat Jalan Tanpa APBD, Pemda Subang Menghilang
Festival Galuh Pakuan Cup IX: Ketika Rakyat Menjaga Budaya, Negara Tertinggal
SUBANG, Matanews — Festival Galuh Pakuan Cup Seri IX kembali digelar Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan dengan skala nasional dan partisipasi masif. Sekitar 3.700 peserta dari berbagai daerah hadir dalam kontes Tari Jaipong yang tak hanya menegaskan daya hidup budaya Sunda, tetapi juga membuka ironi besar: festival rakyat berjalan megah justru tanpa dukungan signifikan dari pemerintah daerah.
Girang Harta LAK Galuh Pakuan, Dewi Kandiaty Paramesti Tine Yowargana (Ting Ting), secara terbuka menyebut bahwa perhelatan ini sepenuhnya digerakkan oleh kekuatan komunitas, adat, dan swasta. Ting Ting yang juga merupakan pemilik Donting Management menegaskan bahwa festival ini adalah bukti konkret bahwa masyarakat mampu bekerja ketika negara gagal hadir.
“Kami tidak menunggu negara untuk menjaga budaya. Ketika negara lambat, rakyat bergerak. Budaya tidak boleh mati hanya karena birokrasi tak punya keberanian,” kata Ting Ting.
Ekonomi Bergerak, Pemerintah Tak Tercatat
Dampak ekonomi Festival Galuh Pakuan Cup Seri IX terasa nyata di Subang. Ribuan peserta memicu perputaran uang di sektor penginapan, transportasi, kuliner, hingga UMKM lokal. Namun ironisnya, keberhasilan ekonomi ini lahir tanpa desain kebijakan daerah yang jelas, tanpa perlindungan anggaran budaya yang memadai.
Di tengah jargon pariwisata dan ekonomi kreatif yang kerap digaungkan pejabat, festival ini justru membuktikan bahwa inisiatif rakyat lebih konkret daripada program formal pemerintah.
Budaya Jadi Beban, Bukan Prioritas
Ting Ting menilai, minimnya dukungan pemerintah daerah mencerminkan cara pandang yang keliru terhadap kebudayaan. “Budaya masih dianggap beban anggaran, bukan investasi peradaban,” ujarnya. Padahal, festival ini secara nyata menghadirkan manfaat sosial, ekonomi, dan identitas daerah.
Ratu Galuh Pakuan: Kerja Senyap di Tengah Abainya Negara
Seluruh persiapan festival dipimpin Noviyanti Maulani Silviadi, Ketua Pelaksana yang juga dikenal sebagai Ratu LAK Galuh Pakuan. Ia mengoordinasikan ribuan peserta dengan sistem yang rapi, disiplin, dan profesional—tanpa sokongan signifikan dari APBD.
Kondisi ini memperlihatkan kontras tajam antara ketangguhan organisasi adat dan ketiadaan keberpihakan struktural pemerintah daerah terhadap kebudayaan.
Donting Management: Swasta Menutup Lubang Negara
Koordinator Panitia, Arbi Nuralamsyah, menyebut peran Donting Management sebagai sponsor tunggal bukan sekadar bantuan, melainkan penyelamat festival.
“Ketika negara tidak hadir, swasta mengambil alih tanggung jawab peradaban. Donting Management membuktikan bahwa komitmen budaya tidak harus menunggu kebijakan,” ujar Arbi.
Fakta bahwa festival berskala nasional ini sepenuhnya dibiayai satu sponsor memperlihatkan kegagalan sistemik negara dalam merawat kebudayaan lokal.
Festival Galuh Pakuan Cup Seri IX menjelma menjadi lebih dari sekadar lomba tari. Ia adalah pernyataan politik kebudayaan: bahwa identitas, ekonomi rakyat, dan peradaban tidak bisa disandarkan sepenuhnya pada negara yang lamban.
Di Subang, rakyat sudah bergerak. Budaya sudah hidup. Ekonomi sudah berputar. Yang tertinggal kini justru pemerintah daerah yang seharusnya berada di barisan depan, bukan di kursi penonton. (Red)
Tinggalkan Balasan
