Kaprodi Universitas Medan: Ini Seharusnya Level Kementerian
Empat Ribu Peserta, Negara Absen
Subang, Matanews — Skala raksasa Festival Galuh Pakuan Cup Seri IX di Kabupaten Subang kembali menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi nasional. Kali ini, suara kritis datang dari Martozet, S.Sn., M.A., Kaprodi Universitas Medan, yang menilai penyelenggaraan festival tersebut melampaui batas kewajaran kegiatan budaya daerah dan sudah sepantasnya berada di bawah payung langsung kementerian.
Martozet membandingkan pengalaman penyelenggaraan festival seni di Medan dengan apa yang terjadi di Festival Galuh Pakuan Cup. Menurutnya, event seni dengan 50 peserta saja di Medan sudah dianggap memecahkan rekor, sementara Galuh Pakuan Cup justru menembus hampir 4.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
“Di Medan, event seni diikuti 50 orang saja sudah dianggap luar biasa. Ini Galuh Pakuan Cup tembus 4.000 peserta, tiga panggung aktif, dan disiarkan secara live streaming. Secara ukuran, ini sudah nasional, bahkan lintas standar,” kata Martozet.
Tiga Panggung, Ribuan Peserta
Festival Galuh Pakuan Cup Seri IX tak hanya mencatat jumlah peserta yang masif, tetapi juga menghadirkan tiga panggung utama yang berjalan simultan, menampilkan berbagai kategori seni tradisi dengan tata kelola profesional. Seluruh rangkaian kegiatan disiarkan secara live streaming, memperluas jangkauan penonton hingga ke luar daerah.
Menurut Martozet, elemen-elemen tersebut—jumlah peserta, jumlah panggung, hingga siaran langsung—merupakan indikator utama sebuah festival nasional, bahkan setara dengan event yang biasa dikelola kementerian.
“Ini bukan sekadar lomba seni. Ini ekosistem budaya yang hidup, terorganisir, dan berdampak luas,” ujarnya.
Masyarakat Bergerak, Negara Tertinggal
Yang paling menggelitik perhatian believe, kata Martozet, adalah fakta bahwa festival sebesar ini dilaksanakan secara mandiri oleh Lembaga Adat Karaton Galuh Pakuan, tanpa dukungan penuh negara. Ia menyebut kondisi ini sebagai ironi kebijakan kebudayaan.
“Yang seharusnya dilakukan negara, justru dikerjakan masyarakat adat. Ini prestasi, tapi sekaligus tamparan,” katanya.
Martozet menilai, kemampuan lembaga adat mengelola event berskala nasional menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya sudah siap, sementara negara belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan realitas di lapangan.
Sertifikat Turun Kelas, Akademisi Bereaksi
Isu lain yang menjadi sorotan tajam adalah perubahan otoritas penandatangan sertifikat Festival Galuh Pakuan Cup. Tahun sebelumnya, sertifikat kegiatan ditandatangani langsung oleh Menteri Kebudayaan, namun pada edisi kali ini hanya ditandatangani oleh Direktur BKMA.
Bagi Martozet, hal tersebut bukan persoalan administratif semata, melainkan soal legitimasi dan penghormatan terhadap kerja akademik.
“Peserta dan juri di festival ini bukan orang sembarangan. Mereka akademisi dari berbagai universitas di Indonesia, banyak yang guru besar dan doktor. Ketika pengakuan negara justru menurun, ini patut dipertanyakan,” tegasnya.
Akademisi Nasional, Pengakuan Setengah Hati
Festival Galuh Pakuan Cup melibatkan akademisi lintas daerah sebagai juri dan penilai, menjadikannya bukan sekadar panggung seni, tetapi juga ruang akademik dan ilmiah. Menurut Martozet, ketika negara tidak memberikan pengakuan setara dengan skala kegiatan, maka muncul kesenjangan antara kualitas dan legitimasi.
“Kalau kualitasnya nasional, pengakuannya jangan daerah. Ini soal konsistensi kebijakan budaya,” katanya.
Cermin Besar Kebudayaan Indonesia
Bagi Martozet, Festival Galuh Pakuan Cup Seri IX telah menjadi cermin besar kondisi kebudayaan Indonesia saat ini: masyarakat adat mampu bergerak cepat, terstruktur, dan berdampak luas, sementara negara masih tertinggal dalam merespons.
Ia menegaskan, festival ini seharusnya tidak dibiarkan berjalan sendiri, melainkan dijadikan model nasional pengelolaan kebudayaan berbasis komunitas.
“Negara seharusnya belajar dari Galuh Pakuan Cup, bukan sekadar memberi izin, tapi hadir penuh,” pungkasnya. (Wly)
Tinggalkan Balasan
