Utang Luar Negeri Indonesia Turun Tipis, BI Klaim Tetap Terkendali

Utang Luar Negeri Indonesia Turun Tipis

JAKARTA, Matanews — Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2025 tercatat sebesar US$ 423,8 miliar, atau setara Rp 7.145 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.861 per dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menunjukkan penurunan tipis dibandingkan posisi Oktober 2025 yang berada di level US$ 424,9 miliar.

Meski mengalami penurunan secara bulanan, secara tahunan ULN Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menyebutkan bahwa secara year on year (yoy), ULN Indonesia tumbuh 0,2 persen, meski melambat dibandingkan pertumbuhan 0,5 persen pada bulan sebelumnya.

“Perlambatan pertumbuhan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya laju pertumbuhan utang luar negeri sektor publik,” ujar Denny dalam keterangan resminya, Kamis (15/1/2026).

Utang Pemerintah Melambat

BI mencatat, ULN pemerintah pada November 2025 berada di level US$ 209,8 miliar. Pertumbuhan tahunan ULN pemerintah melambat menjadi 3,3 persen (yoy) dari sebelumnya 4,7 persen pada Oktober 2025.

Menurut Denny, perlambatan tersebut tidak terlepas dari dinamika kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) di tengah kondisi pasar keuangan global yang masih dibayangi ketidakpastian, termasuk arah kebijakan suku bunga global dan tensi geopolitik internasional.

Meski demikian, BI menegaskan bahwa pengelolaan ULN pemerintah tetap dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel. Utang luar negeri, kata Denny, masih menjadi salah satu instrumen pembiayaan APBN yang penting untuk menjaga kesinambungan fiskal.

“Pemanfaatan ULN pemerintah difokuskan untuk mendukung pembiayaan program prioritas dan memperkuat fondasi ekonomi nasional,” ujarnya.

Didominasi Utang Jangka Panjang

Dari sisi sektor ekonomi, ULN pemerintah paling banyak dialokasikan untuk Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 22,2 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 19,7 persen, Pendidikan sebesar 16,4 persen, Konstruksi sebesar 11,7 persen, serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,6 persen.

BI mencatat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang, dengan porsi mencapai 99,99 persen, yang dinilai lebih aman dan minim risiko terhadap stabilitas makroekonomi.

Utang Swasta Masih Kontraksi

Sementara itu, ULN swasta tercatat sebesar US$ 191,2 miliar, menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Secara tahunan, ULN swasta masih mengalami kontraksi sebesar 1,3 persen meskipun membaik dibandingkan kontraksi 1,5 persen pada Oktober 2025.

Perbaikan tersebut sejalan dengan menurunnya kontraksi ULN perusahaan nonlembaga keuangan yang tercatat sebesar 0,4 persen.

Berdasarkan sektor usaha, ULN swasta terbesar berasal dari Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, yang secara keseluruhan menyumbang 80,5 persen dari total ULN swasta.

Rasio ULN terhadap PDB Menurun

Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 29,3 persen pada November 2025, dari 29,4 persen pada bulan sebelumnya. BI menilai rasio ini masih berada pada level yang aman dan terkendali.

Selain itu, struktur ULN Indonesia juga dinilai sehat karena masih didominasi oleh utang jangka panjang, dengan pangsa mencapai 86,1 persen dari total ULN.

“Bank Indonesia bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN agar tetap sehat,” kata Denny.

Menurut dia, peran utang luar negeri akan terus dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan tetap meminimalkan risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional.