Hujan Ekstrem Mengintai, Beras Diamankan
Curah Hujan Tinggi, Irigasi Dipercepat
JAKARTA, Matanews – Kementerian Pertanian mempercepat penguatan infrastruktur irigasi pada awal 2026 sebagai langkah antisipasi terhadap tingginya curah hujan sekaligus untuk menjaga stabilitas produksi beras nasional. Upaya ini dilakukan di tengah meningkatnya risiko cuaca ekstrem di sejumlah sentra pangan utama.
Penguatan tata kelola air pertanian menjadi fokus utama, mencakup perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi, sistem drainase, hingga pengendalian genangan lahan. Pemerintah menilai infrastruktur air yang andal menjadi prasyarat penting untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah dinamika iklim yang semakin tidak menentu.
Sebagai langkah konkret, percepatan program Cetak Sawah Rakyat (CSR) dilakukan melalui skema fasilitas percepatan konstruksi atau RPATA. Skema ini dirancang untuk mempercepat penyelesaian pembangunan sawah baru di berbagai provinsi sebagai bagian dari kegiatan strategis Triwulan I Tahun 2026.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan percepatan CSR merupakan bagian dari kebijakan penguatan infrastruktur air pertanian guna menjaga produksi beras nasional.
“Kami ingin memastikan dukungan lintas sektor berjalan optimal sehingga target konstruksi cetak sawah tahun 2025 di 20 provinsi dapat terealisasi,” ujar Hermanto dalam koordinasi teknis lintas sektor yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Kantor Pusat Ditjen LIP, Jakarta, (2/2/2026).
Menurut Hermanto, sinergi lintas kementerian menjadi kunci agar pembangunan lahan baru berjalan tepat waktu dan berbasis data iklim yang akurat. Ia juga mengapresiasi dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam penanganan wilayah pertanian yang menghadapi kekeringan maupun kekurangan air.
Berdasarkan prakiraan BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia pada 2026 diprediksi mengalami curah hujan tahunan berkisar antara 1.500 hingga 4.000 milimeter. Sekitar 5,1 persen wilayah diperkirakan berada pada kategori curah hujan di atas normal, kondisi yang berpotensi meningkatkan risiko banjir dan genangan lahan pertanian.
Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, menjelaskan bahwa dalam periode 1981–2024 terjadi variasi tren curah hujan tahunan di berbagai wilayah Indonesia.
“Penurunan signifikan terjadi di sebagian Sumatra, Jawa, dan Nusa Tenggara, sementara peningkatan curah hujan terjadi di sebagian Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pada Februari hingga Maret 2026, curah hujan bulanan secara umum diprediksi berada pada kategori menengah hingga tinggi, dengan potensi hujan sangat tinggi di sebagian Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, serta sebagian kecil Papua Tengah,” kata Marjuki.
Ia menambahkan dinamika atmosfer pada awal tahun berpotensi memicu hujan lebat berdurasi singkat yang meningkatkan risiko banjir dan genangan lahan pertanian.
“Informasi iklim ini menjadi dasar penting dalam pengaturan pola tanam dan pengelolaan tata air agar dampak negatif hujan ekstrem dapat ditekan,” ujarnya.
Hermanto menegaskan pentingnya kolaborasi dengan BMKG dalam menyediakan data iklim yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan teknis di lapangan.
“Kami membutuhkan justifikasi berbasis ilmiah dari data deret waktu curah hujan BMKG sebagai acuan percepatan penyelesaian target cetak sawah,” katanya.
Pelaksana Tugas Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum, Yosiandi Radi Wicaksono, menyampaikan dukungan kementeriannya difokuskan pada peningkatan keandalan jaringan irigasi pertanian. Berdasarkan evaluasi konstruksi CSR 2025, sebagian besar areal pertanian dalam wilayah daerah irigasi dan irigasi rawa masih memerlukan intervensi pembangunan jaringan primer dan sekunder.
Untuk areal potensial, intervensi dilakukan melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Sementara itu, untuk lahan di luar wilayah irigasi, diperlukan pembangunan jaringan air tanah serta irigasi permukaan dan rawa.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pengelolaan air menjadi kunci utama dalam menjaga produktivitas pertanian nasional di tengah perubahan iklim.
“Curah hujan yang tinggi harus kita kelola sebagai berkah. Melalui penguatan irigasi, perbaikan drainase, dan tata air lahan yang tepat, produksi padi tetap dapat terjaga dan bahkan ditingkatkan,” ujar Amran.
Ia memastikan produksi pangan nasional tetap aman meskipun dihadapkan pada ancaman cuaca ekstrem.
“Negara hadir melindungi petani dan memastikan keberlanjutan pertanian nasional sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani,” katanya.
Melalui percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi, pemerintah menargetkan peningkatan indeks pertanaman serta stabilitas produksi beras di berbagai sentra pangan. Penguatan tata air ini diharapkan mampu melindungi lahan pertanian dari risiko banjir maupun kekeringan, sekaligus meningkatkan produktivitas padi secara berkelanjutan.[Int]
Tinggalkan Balasan
