Rakernas Muaythai Ricuh, AD/ART Digugat!
LaNyalla Setuju Ubah AD/ART Muaythai
JAKARTA, Matanews — Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PB MI) yang berlangsung pada Jumat, 10 April 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, menjadi forum konsolidasi penting yang menandai dorongan kuat terhadap perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Dinamika internal yang mengemuka dalam forum tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk menata ulang struktur kewenangan dan tata kelola organisasi.
Sejumlah peserta Rakernas secara terbuka menyoroti substansi AD/ART yang dinilai masih menyisakan ruang kewenangan terpusat pada figur pendiri sebagaimana tercantum dalam dokumen organisasi. Kondisi tersebut, menurut para peserta, berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam mekanisme pengambilan keputusan serta menghambat prinsip kolektif-kolegial yang seharusnya menjadi fondasi organisasi olahraga modern.
Ketua Umum PB MI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang memimpin langsung jalannya Rakernas, menyatakan bahwa mekanisme perubahan AD/ART dapat ditempuh melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Ia menegaskan bahwa AD/ART sendiri memberikan ruang bagi peserta Rakernas untuk mengajukan permintaan tersebut.
“AD/ART memberikan hak kepada peserta Rakernas untuk meminta Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan agenda perubahan AD/ART. Sebagai pimpinan Rakernas, saya menerima permintaan tersebut dan meminta Sekretaris Jenderal menyiapkan Munaslub dengan agenda tunggal perubahan AD/ART,” ujar LaNyalla dalam keterangannya.
Ia menambahkan, musyawarah merupakan forum tertinggi dalam organisasi. Dengan demikian, Munaslub memiliki kewenangan penuh untuk melakukan perubahan terhadap AD/ART sepanjang disepakati oleh peserta forum.
Selain membahas isu struktural, Rakernas juga menjadi ruang klarifikasi atas dinamika organisasi yang berkembang, termasuk adanya tuduhan pelanggaran AD/ART oleh kepengurusan periode 2022–2026. Menanggapi hal tersebut, LaNyalla menyampaikan bahwa hasil rapat pleno tidak menemukan adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan.
“Tidak ditemukan adanya pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana yang dituduhkan,” kata dia.
LaNyalla, yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, turut menekankan capaian kinerja organisasi, khususnya di bidang prestasi. Ia menyebut Muaythai Indonesia tetap menunjukkan eksistensinya di level internasional, termasuk dalam ajang SEA Games di Thailand dengan perolehan lima medali dari enam atlet yang dikirim.
Menurutnya, tuduhan yang berkembang tidak memiliki dasar yang kuat dan berpotensi merusak reputasi organisasi. “Tuduhan itu tidak berdasar dan cenderung merupakan fitnah yang merugikan nama baik organisasi,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, PB MI menjatuhkan sanksi pembekuan terhadap pengurus provinsi yang mengajukan mosi tidak percaya. Untuk menjaga kesinambungan roda organisasi di daerah, PB MI menunjuk pelaksana tugas (Plt) sebagai pengganti sementara.
“Penunjukan Plt tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan AD/ART,” kata LaNyalla.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PB MI, Azwan Karim, memaparkan program kerja tahun 2026 sebagai kelanjutan dari rencana strategis sebelumnya. Ia menegaskan bahwa seluruh pengurus provinsi, baik yang dipimpin ketua definitif maupun Plt, memiliki kewajiban yang sama dalam menjalankan program organisasi.
“Seluruh pengurus provinsi wajib menjalankan program tersebut sebagaimana pengurus definitif,” ujarnya.
Rakernas PB Muaythai Indonesia 2026 dengan demikian tidak hanya menjadi forum evaluasi tahunan, tetapi juga momentum penting dalam menentukan arah reformasi organisasi. Dorongan terhadap perubahan AD/ART melalui Munaslub mencerminkan upaya internal untuk memperkuat tata kelola yang lebih transparan, demokratis, dan adaptif terhadap tantangan ke depan. (Wly)
Tinggalkan Balasan
