Humas Polri Jadi Penjaga Kebenaran di Tengah Derasnya Arus Informasi

Humas Polri Bentengi Publik dari Hoaks

Jakarta Selatan, Matanews — Di tengah laju deras arus informasi digital yang kian tak terbendung, Divisi Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan perannya sebagai penjaga kebenaran publik. Dalam lanskap komunikasi yang dipenuhi kecepatan sekaligus kerentanan terhadap disinformasi, Humas Polri dituntut tampil sebagai sumber informasi yang akurat, kredibel, dan menenangkan.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dedi Prasetyo, dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Selasa, 14 April 2026.

Dalam arahannya, Wakapolri menyoroti perubahan drastis pola penyebaran informasi di era digital. Jika sebelumnya informasi melewati proses verifikasi berlapis sebelum sampai ke publik, kini arus informasi bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan verifikasi itu sendiri. Kondisi ini, menurutnya, menciptakan ruang yang subur bagi berkembangnya hoaks dan disinformasi.

“Humas Polri hadir bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan memastikan bahwa setiap informasi yang diterima masyarakat adalah kebenaran,” ujar Dedi.

Tantangan Era Digital: Kecepatan vs Akurasi

Fenomena banjir informasi yang tidak terfilter menjadi tantangan utama bagi institusi kepolisian, khususnya di bidang kehumasan. Dalam banyak kasus, informasi yang belum terverifikasi telah lebih dulu membentuk opini publik, bahkan memicu keresahan sosial.

Dedi menegaskan bahwa ketidakseimbangan antara kecepatan distribusi informasi dan proses validasi dapat berdampak serius. Informasi yang salah tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi memicu kepanikan, konflik horizontal, hingga ketidakpercayaan terhadap institusi negara.

Dalam konteks tersebut, Humas Polri diposisikan sebagai filter strategis. Bukan hanya sebagai penyampai informasi resmi, tetapi juga sebagai penjernih narasi di ruang publik.

“Informasi yang salah bisa memicu keresahan, tetapi informasi yang benar mampu menjaga ketenangan masyarakat,” katanya.

Transformasi Digital Humas Polri

Untuk menjawab tantangan tersebut, Divisi Humas Polri telah melakukan transformasi berbasis teknologi. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pemanfaatan sistem komunikasi modern yang mengintegrasikan big data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Melalui teknologi ini, Humas Polri mampu mendeteksi pola penyebaran informasi, mengidentifikasi potensi hoaks, serta merespons isu secara cepat dan terukur. Tidak hanya bersifat reaktif, sistem ini juga memungkinkan pendekatan preventif dengan memetakan potensi disinformasi sebelum menyebar luas.

Pendekatan berbasis data ini menjadi kunci dalam menjaga akurasi sekaligus kecepatan respons, dua hal yang kerap menjadi dilema dalam komunikasi publik.

Perang Informasi sebagai Tantangan Nyata

Lebih jauh, Wakapolri menyebut bahwa situasi saat ini telah berkembang menjadi “perang informasi”, di mana kebenaran harus bersaing dengan narasi yang belum tentu faktual. Dalam kondisi ini, peran Humas menjadi semakin krusial, tidak hanya sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas sosial.

Menurutnya, keberadaan Humas Polri merupakan bagian integral dari upaya negara dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif informasi yang menyesatkan. Dengan kata lain, fungsi kehumasan tidak lagi sekadar administratif, melainkan strategis dan berdampak langsung terhadap ketahanan sosial.

Menjaga Kepercayaan Publik

Di akhir arahannya, Dedi mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik sebagai aset utama institusi Polri. Kepercayaan itu, menurutnya, hanya dapat dibangun melalui konsistensi dalam menyampaikan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menekankan bahwa setiap personel Humas harus mampu menjadi representasi institusi yang profesional dan adaptif terhadap dinamika zaman.

“Humas Polri harus menjadi sumber informasi terpercaya yang mampu meluruskan informasi dan menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Dengan tantangan yang kian kompleks, Humas Polri kini berada di garis depan dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat. Di tengah derasnya arus digital, kehadiran mereka menjadi penopang penting dalam memastikan bahwa kebenaran tetap memiliki ruang di tengah kebisingan informasi. (Wly)