Kematian Ibu Hamil yang Ditolak 4 Rumah Sakit di Papua, Prabowo Perintahkan Audit Menyeluruh
Kematian Ibu Hamil yang Ditolak 4 Rumah Sakit di Papua
JAKARTA, Matanews – Kasus meninggalnya seorang ibu hamil, Irene Sokoy, setelah ditolak empat rumah sakit di Papua, berbuntut panjang hingga ke meja Presiden Prabowo Subianto. Peristiwa tragis yang mencerminkan keretakan serius dalam layanan kesehatan daerah ini dibahas Presiden bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (24/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta dilakukannya audit menyeluruh terhadap rumah sakit, pejabat daerah, dan seluruh struktur birokrasi yang mengatur layanan kesehatan di Papua. “Perintah beliau adalah segera lakukan perbaikan dan audit,” ujar Mendagri Tito usai bertemu Presiden.
Audit tersebut tidak hanya menyasar rumah sakit, tetapi juga pejabat di dinas kesehatan, pejabat provinsi, kabupaten, hingga aturan-aturan kepala daerah. Tito menegaskan, sejumlah regulasi daerah termasuk Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur ikut menjadi sorotan dalam pengecekan internal tersebut. “Yang terakhir kan terjadi di RS Umum Provinsi, jadi semuanya akan diaudit,” katanya.
Tim Pemerintah Terjun ke Jayapura
Sebagai langkah cepat, Tito telah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk melakukan audit teknis layanan kesehatan. Menkes Budi bersama tim khusus dari Kementerian Kesehatan dan Kemendagri bergerak menuju Jayapura pada Senin untuk melakukan pemeriksaan lapangan.
“Kita tidak ingin ini terulang lagi. Itu pesan Presiden: jangan ada kejadian serupa,” ujar Tito.
Selain audit, Tito meminta Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, memberikan pendampingan dan bantuan kepada keluarga korban. Gubernur diminta bergerak cepat begitu menerima informasi.
Gubernur Akui Kebobrokan Sistem Kesehatan Papua
Mathius Fakhiri kemudian mendatangi rumah keluarga Irene di Kampung Hobong, Distrik Sentani. Dalam keterangannya, ia menyampaikan permohonan maaf dan menyebut tragedi ini sebagai “cermin kebobrokan pelayanan kesehatan di Papua”.
“Saya mohon maaf atas kebodohan jajaran pemerintah dari atas sampai bawah. Ini contoh kebobrokan pelayanan kesehatan,” ujar Fakhiri, Sabtu, (22/11/2025).
Ia mengakui masalah berlapis peralatan medis rusak dan tidak terkelola, manajemen rumah sakit yang tidak efektif, hingga lemahnya penanganan darurat. Fakhiri memastikan akan melakukan evaluasi total dan mengganti direktur rumah sakit yang berada di bawah pemerintah provinsi. Ia juga telah meminta dukungan langsung dari Menteri Kesehatan untuk perbaikan fasilitas kesehatan di Papua.
Rangkaian Penolakan yang Berujung Kematian
Irene Sokoy mengalami kontraksi pada Minggu, (16/11/2025). Keluarga membawanya menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari, tetapi proses rujukan berjalan lambat sementara kondisinya memburuk. Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun tetap tidak mendapatkan penanganan memadai.
Perjalanan tragedi itu berlanjut ke RS Bhayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS dinyatakan penuh. Tanpa penanganan cepat, Irene meninggal dunia pada Senin, (17/11/2025) pukul 05.00 WIT, setelah melalui perjalanan medis yang panjang tanpa layanan yang seharusnya.
Kematian Irene menjadi gambaran paling telanjang dari rapuhnya sistem kesehatan Papua: birokrasi yang lambat, fasilitas rusak, kesiapsiagaan rendah, dan lemahnya koordinasi antarinstansi.
Perintah audit dari Presiden Prabowo membuka jalan bagi evaluasi menyeluruh. Namun, bagi keluarga Irene dan banyak warga Papua, pertanyaannya hanya satu: mengapa seorang ibu harus kehilangan nyawanya di hadapan empat rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat penyelamatan? (Int)
Tinggalkan Balasan
