Rp13,2 Triliun Kembali, Prabowo Tunjukkan Hukum Bisa Menang!

Rp13,2 Triliun Kembali

JAKARTA, Matanews –Pengembalian dana negara sebesar Rp13,2 triliun dari hasil tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) menjadi momen simbolik dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tepat setahun sejak dilantik, Presiden menyaksikan langsung pemulihan aset itu pada Senin (20/10/2025) bukan sekadar kemenangan di ruang pengadilan, melainkan kemenangan atas kekuatan yang kerap menelikung kedaulatan ekonomi bangsa.

“Rp13 triliun ini bisa untuk memperbaiki 8.000 sekolah lebih. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, dana ini bisa bangun 600 kampung nelayan modern,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutan di Istana Negara.

Pernyataan itu bukan hanya retorika angka, melainkan cara mendekatkan keadilan pada pengalaman sehari-hari rakyat. Uang yang kembali ke kas negara menjadi lambang bahwa hukum benar-benar bekerja, bahwa negara hadir dan menang melawan kepentingan besar yang merugikan publik.

Dasco dan AKDESI Kompak Wujudkan Asta Cita Prabowo!

5/11/2025

Kedaulatan Ekonomi Sebagai Pertahanan Nasional

Dalam perspektif pertahanan, pemulihan aset ini bukan semata persoalan fiskal, tetapi juga strategi kedaulatan nasional. Korupsi di sektor-sektor vital seperti pangan dan energi bukan hanya kejahatan ekonomi; ia adalah ancaman non-militer yang menggerogoti fondasi negara dari dalam. Harga pangan yang melonjak, pasokan yang terganggu, dan kepercayaan publik yang runtuh adalah efek domino dari pengkhianatan terhadap hukum.

Presiden Prabowo melihat pemulihan ini sebagai momentum untuk menutup celah kerentanan strategis. Ketika hukum ditegakkan, maka keamanan nasional ikut diperkuat bukan dengan senjata, tetapi dengan keadilan.

“Keamanan nasional tidak hanya dijaga prajurit bersenjata, tetapi juga oleh jaksa, auditor, dan regulator yang memastikan setiap rupiah kembali ke rakyat,” tegas Prabowo.

Dasco dan AKDESI Kompak Wujudkan Asta Cita Prabowo!

5/11/2025

Rp13 triliun bukan sekadar angka di neraca negara. Ia adalah ruang fiskal baru yang dapat diarahkan ke program strategis pendidikan, kesejahteraan nelayan, dan bahkan pertahanan.

Presiden menyinggung potensi penggunaan dana dalam memperkuat kemampuan mobilitas dan pengawasan wilayah Indonesia.

Misalnya, pengadaan pesawat angkut menengah Airbus C-295, yang mampu membawa 70 prajurit atau 9 ton logistik. Tiga hingga empat unit pesawat semacam ini bisa membuka akses udara ke wilayah terpencil mempercepat evakuasi bencana, bantuan logistik, hingga distribusi pangan.

Di sisi lain, pengawasan perbatasan dapat diperkuat dengan drone TAI Anka, wahana nirawak yang mampu terbang 30 jam dan menjangkau ketinggian 30 ribu kaki. Enam hingga tujuh unit saja sudah cukup menutup celah pengawasan di titik-titik kritis jalur laut dan udara.

Pertahanan Berlapis, Negara Tak Bisa Diintervensi

Tak hanya udara, sistem pertahanan darat-udara juga menjadi perhatian. Sistem IRIS-T SLM dengan radar TRML-4D dan peluncur rudal jarak menengah disebut relevan untuk menghadapi ancaman drone bersenjata dan munisi jelajah murah yang kian marak di kawasan.

Sementara di laut, Kapal Patroli Lepas Pantai (OPV) sepanjang 90 meter seperti Vard 7 090 bisa memperkuat kehadiran Indonesia di wilayah perairan kaya sumber daya. Dengan jangkauan 6.000 mil laut dan daya tinggal 21 hari, kapal semacam ini adalah bentuk deterensi nyata terhadap potensi pelanggaran kedaulatan.

Namun Prabowo mengingatkan, kehadiran fisik harus dibarengi dengan kehadiran sistemik. Proyek National Maritime Security System (NMSS) yang mengintegrasikan radar pantai, AIS, dan pusat kendali nasional, disebut krusial untuk membangun kesadaran maritim terpadu berbasis data dan intelijen.

Hukum yang Kuat, Negara yang Bermartabat

Rp13,2 triliun itu setara dengan 1,8 persen dari total anggaran pendidikan nasional 2025. Angka ini menunjukkan betapa besar efek hukum ketika ia benar-benar bekerja.

Ketika negara mampu menegakkan hukum dan menutup celah korupsi, ketahanan ekonomi dan legitimasi politik ikut menguat. Negara menjadi lebih tahan terhadap intervensi dan tekanan eksternal.Selama uang rakyat benar-benar kembali menjadi pendidikan, layanan dasar, dan ketahanan strategis, maka penegakan hukum itu menjadi bentuk paling utuh dari pertahanan nasional.

Kasus korupsi ekspor minyak goreng menjadi pelajaran jernih hukum yang kuat membuat negara aman. Bukan sekadar menghukum pelaku, tapi memulihkan kepercayaan dan mengembalikan kedaulatan rakyat atas sumber dayanya sendiri. (Int)