Donald Trump Gaspol Damai Gaza, Netanyahu Ditinggal
Donald Trump Gaspol Damai Gaza
WASHINGTON, Matanews –Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan sikap tegas untuk melanjutkan rencana perdamaian dan tata kelola Jalur Gaza, meski mendapat penolakan terbuka dari pemimpin otorita Israel, Benjamin Netanyahu. Washington menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari agenda strategis AS yang tidak dapat diintervensi pihak lain.
Laporan Axios, mengutip seorang pejabat senior AS, menyebutkan bahwa Gedung Putih tidak berniat mengendurkan langkahnya meskipun Israel menyuarakan keberatan. Bahkan, pejabat tersebut menegaskan bahwa Washington telah bergerak melampaui penolakan Tel Aviv dan akan terus mendorong agenda perdamaian Gaza sesuai kepentingan AS.
“Ini agenda kami, bukan agenda Netanyahu. Dalam beberapa bulan terakhir kami berhasil melakukan banyak hal di Gaza yang sebelumnya dianggap mustahil, dan kami akan terus melangkah,” ujar pejabat senior AS tersebut kepada Axios diterima Matanews, Minggu (18/1/2026).

Pernyataan itu muncul setelah kantor pemimpin otorita Israel mengkritik pembentukan Komite Koordinasi Nasional untuk Tata Kelola Jalur Gaza, yang dinilai tidak pernah dikoordinasikan dengan Israel serta bertentangan dengan kebijakan pemerintahannya. Israel menilai langkah tersebut berpotensi menggeser peran dan pengaruh Tel Aviv dalam pengambilan keputusan strategis terkait masa depan Gaza.
Namun, menurut sumber yang sama, Netanyahu tidak dilibatkan dalam pembentukan komite tersebut karena dinilai tidak memiliki kewenangan dalam penentuan struktur tata kelola Gaza. Washington, kata sumber itu, memandang bahwa jika Israel menginginkan AS mengambil peran utama dalam penanganan Gaza, maka pendekatan yang digunakan harus mengikuti kerangka kerja dan strategi Amerika.

“Kami sudah bekerja melampaui keberatannya. Biarkan dia fokus pada Iran dan biarkan kami menangani Gaza. Kami tidak akan berdebat dengannya. Dia akan menjalankan politiknya sendiri dan kami akan terus maju dengan rencana kami,” ujar pejabat tersebut.
Pejabat itu bahkan menyiratkan bahwa posisi Israel tidak cukup kuat untuk menghentikan langkah AS. Pada akhirnya, dia tidak bisa benar-benar menentang kami, katanya, menggambarkan keyakinan Washington atas dominasi politik dan diplomatiknya dalam isu Gaza.
Sebelumnya, Presiden Trump secara terbuka mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, sebuah badan strategis yang dirancang untuk mengoordinasikan upaya stabilisasi, rekonstruksi, dan tata kelola pascakonflik di wilayah tersebut. Dewan ini diisi oleh tokoh-tokoh kunci dari kalangan diplomasi, keuangan global, dan keamanan internasional.
Susunan Dewan Perdamaian Gaza mencakup Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, serta Jared Kushner, menantu Presiden Trump yang dikenal memiliki kepentingan investasi dan pengalaman dalam diplomasi Timur Tengah. Selain itu, turut bergabung mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
Pembentukan dewan ini menandai langkah lanjutan Trump dalam memosisikan AS sebagai aktor utama dalam penyelesaian konflik Gaza, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pendekatan keamanan tradisional Israel. Langkah tersebut juga mencerminkan pergeseran keseimbangan pengaruh, di mana Washington tampak semakin berani mengambil keputusan sepihak meski berisiko memicu ketegangan dengan sekutu lamanya.
Sikap Trump ini berpotensi memperlebar jarak politik antara AS dan Israel, terutama di tengah dinamika kawasan Timur Tengah yang masih dibayangi konflik berkepanjangan, isu Iran, serta tekanan internasional terkait krisis kemanusiaan di Gaza.
Sumber: Sputnik–OANA





