DPR Kritik Menpar Jawab Pertanyaan Lewat Media Sosial
DPR Sentil Menpar: Jawaban Kok Lewat Medsos?
JAKARTA, Matanews — Ketua Komisi VII DPR Saleh Daulay menyoroti cara Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana menjawab sejumlah pertanyaan anggota Dewan melalui media sosial. Saleh menilai jawaban seharusnya disampaikan langsung dalam forum rapat kerja agar dapat didiskusikan secara terbuka.
Kritik tersebut disampaikan Saleh saat membuka rapat kerja Komisi VII DPR bersama Menteri Pariwisata di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026. Ia mengatakan masih terdapat sejumlah pertanyaan anggota DPR yang belum dijawab secara tuntas oleh Widyanti.
“Kemarin kan sudah ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Ibu Menteri, tapi belum semua, masih banyak yang belum,” ujar Saleh di hadapan peserta rapat.
Menurut dia, meskipun sebagian pertanyaan telah ditanggapi melalui media sosial, forum rapat kerja tetap menjadi ruang yang paling tepat untuk menyampaikan penjelasan. Di forum tersebut, anggota DPR dapat memberikan tanggapan, sanggahan, maupun pendalaman atas jawaban yang disampaikan pemerintah.
Saleh menyebut, masih ada pertanyaan lanjutan dari rapat sebelumnya yang belum terjawab sepenuhnya. “Kalau kita mau melanjutkan yang pertama yang 2025, karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab walaupun sudah dicicil melalui medsos,” kata dia.
Ia menegaskan bahwa penggunaan media sosial sebagai sarana klarifikasi tidak bisa menggantikan fungsi rapat kerja. “Ada yang dicicil lewat medsos, padahal sebetulnya jawaban itu di sini mestinya, bukan di medsos. Karena di sini boleh berdebat,” ujarnya.
Meski demikian, Saleh tetap mengapresiasi respons Widyanti yang dinilai menunjukkan itikad untuk menjawab pertanyaan anggota DPR. Ia bahkan membuka kemungkinan bagi Menteri Pariwisata untuk diberikan waktu khusus guna menuntaskan penjelasan, terutama terkait evaluasi program kerja tahun 2025.
“Tapi sudah baguslah saya lihat, semangat Ibu kita. Nanti soal itu boleh diperdebatkan juga kalau masih mau,” kata Saleh.
Sebagai informasi, Komisi VII DPR sebelumnya menggelar rapat kerja dengan Menteri Pariwisata pada Rabu, 21 Januari 2026. Dalam rapat tersebut, dibahas capaian sektor pariwisata sepanjang 2025 serta rencana kerja kementerian untuk 2026.
Dalam paparannya, Widyanti menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata meraih 154 penghargaan dari berbagai organisasi internasional sepanjang 2025. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 66 penghargaan.
Pernyataan itu memicu pertanyaan dari Saleh. Ia mempertanyakan manfaat konkret dari ratusan penghargaan tersebut bagi masyarakat. “Tapi rakyatnya dapat apa? Ini ada 154. Saya ingin ini dijelaskan satu per satu, jenisnya apa saja dan dampaknya untuk rakyat Indonesia,” ujar Saleh dalam rapat.
Beberapa hari setelah rapat tersebut, Widyanti mengunggah video klarifikasi di akun media sosialnya. Dalam video itu, ia menepis pemberitaan yang menyebut dirinya dijemput atau menolak rapat dengan DPR.
“Tidak benar. Ini harus saya luruskan. Kami rapat itu diundang DPR sebagai mitra. Tidak ada soal saya menolak rapat,” kata Widyanti. Ia mengklaim telah mengosongkan waktunya dan siap mengikuti rapat hingga malam hari.
Menurut Widyanti, pembahasan rapat yang sangat banyak membuat pimpinan DPR memutuskan membagi rapat menjadi dua sesi dan melanjutkannya pada pekan berikutnya. Ia juga menyayangkan pemberitaan media yang dinilai tidak memahami konteks rapat.
Selain klarifikasi tersebut, Widyanti juga mengunggah video yang menjelaskan manfaat penghargaan internasional bagi sektor pariwisata Indonesia. Ia menyebut penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan global atas kualitas destinasi dan layanan pariwisata nasional.
“Penghargaan ini tidak berbayar dan diberikan oleh institusi yang kredibel, bergengsi, dan berstandar tinggi. Proses penilaiannya independen dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Widyanti.
Ia menambahkan, sebagian penghargaan berbasis pada pengalaman dan ulasan wisatawan internasional, sehingga mencerminkan persepsi nyata terhadap pariwisata Indonesia. Menurut dia, apresiasi tersebut menjadi modal reputasi untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan mancanegara.(Zee)
Tinggalkan Balasan
