Muh Syarif Hidayat Kritik Feri Amsari: Kritik Harus Berbasis Data!
Kritik Keras Tokoh Masyarakat terhadap Feri Amsari
SURABAYA, Matanews — Muh Syarif Hidayat, S.H., C.Md., CLA, Ketua Forum Peduli Bangsa Bidang Pertanian sekaligus Ketua Umum Yayasan Pendidikan PATRA Surabaya, menyampaikan kritik keras terhadap Feri Amsari. Kritik tersebut menyoroti pentingnya penggunaan data dalam menyampaikan pendapat, etika dalam mengkritik kebijakan pemerintah, serta tanggung jawab seorang akademisi terhadap mahasiswa.
Dalam pernyataan tertulis bertanggal 27 Oktober 2026, Muh Syarif menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, menurutnya, kritik harus disampaikan berdasarkan fakta, pengetahuan yang memadai, dan etika yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Izinkan saya berkata terus terang dan agak keras, karena ini soal marwah ilmu,” ucap Muh Syarif.
Soroti Pentingnya Kritik Berbasis Data
Dalam poin pertama, Muh Syarif mengingatkan pentingnya landasan ilmu dan data ketika menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk Kementerian Pertanian.
Ia mengutip firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra ayat 36 yang mengingatkan umat manusia agar tidak mengikuti atau menyampaikan sesuatu tanpa pengetahuan yang jelas.
Menurut Muh Syarif, kritik yang tidak disertai data dan bukti yang memadai berisiko menimbulkan kesalahpahaman serta merugikan pihak yang menjadi sasaran kritik.
Ia juga menekankan bahwa gelar akademik semestinya berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral, kehati-hatian dalam berbicara, dan komitmen terhadap kebenaran.
Meski demikian, penilaian mengenai apakah suatu kritik mengandung fitnah atau tidak perlu didasarkan pada isi pernyataan, bukti yang tersedia, serta konteks persoalan yang diperdebatkan.
Pertanyakan Tanggung Jawab Akademik
Selain persoalan etika dalam menyampaikan kritik, Muh Syarif turut menyoroti tanggung jawab seorang dosen terhadap mahasiswa dan kewajiban akademiknya.
Ia berpendapat bahwa profesi dosen tidak hanya menuntut penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga komitmen dalam menjalankan tugas pendidikan.
Dalam pernyataannya, ia mempertanyakan bagaimana seorang akademisi dapat menuntut pemerintah bekerja secara profesional apabila tanggung jawab terhadap tugasnya sendiri dinilai belum dijalankan secara optimal.
Muh Syarif juga menggunakan istilah “pencuri waktu” untuk menggambarkan apa yang menurutnya merupakan persoalan apabila seorang dosen meninggalkan kewajiban mengajar demi aktivitas lain.
Namun, penilaian mengenai kehadiran, pelaksanaan kewajiban mengajar, dan pemenuhan tugas akademik seseorang perlu didukung informasi yang dapat diverifikasi, termasuk jadwal kegiatan, ketentuan institusi, serta keterangan dari pihak terkait.
Mengajak Melakukan Introspeksi Diri
Pada poin ketiga, Muh Syarif menggunakan peribahasa Jawa “ngilo githokmu dewe”, yang mengandung pesan agar seseorang bercermin atau mengevaluasi dirinya sendiri sebelum menilai kekurangan orang lain.
Ia juga mengangkat peribahasa tentang semut di seberang lautan yang terlihat, sementara gajah di pelupuk mata tidak tampak, sebagai pengingat pentingnya introspeksi.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah seharusnya berjalan beriringan dengan kesediaan untuk mengevaluasi diri dan memastikan bahwa tanggung jawab pribadi telah dilaksanakan dengan baik.
Ia menilai bahwa integritas dan keteladanan merupakan bagian penting dari kredibilitas seorang intelektual, khususnya mereka yang memiliki peran dalam dunia pendidikan dan ruang publik.
Kritik Harus Disertai Ilmu dan Adab
Menutup pernyataannya, Muh Syarif menegaskan bahwa kritik pada dasarnya merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, ia mengingatkan bahwa kritik perlu disampaikan dengan ilmu, data, etika, serta tanggung jawab.
“Kritik itu mulia jika dengan ilmu dan adab. Tapi jika tanpa data, tanpa hadir mengajar, dan hanya mencari panggung, itu bukan intelektual, itu hanya kebisingan,” terangnya.
Ia kemudian mengajak agar para akademisi kembali menempatkan pendidikan dan pembentukan karakter mahasiswa sebagai bagian utama dari tanggung jawab profesi.
“Mari kembali jadi dosen yang benar. Didik mahasiswa, baru didik pemerintah,” tutupnya.
Pernyataan Muh Syarif Hidayat ini menempatkan persoalan etika kritik, tanggung jawab akademik, dan keteladanan intelektual sebagai isu utama yang perlu mendapat perhatian.
Untuk memperoleh gambaran yang berimbang, substansi kritik tersebut perlu dikaji bersama bukti pendukung dan tanggapan dari Feri Amsari maupun pihak institusi terkait. Hingga terdapat keterangan tambahan, tuduhan dan penilaian yang disampaikan dalam pernyataan tersebut tidak dapat dianggap sebagai fakta yang telah terkonfirmasi. (Red)
Surabaya, 27 Oktober 2026
Narasumber: Muh Syarif Hidayat, S.H., C.Md., CLA Ketua Forum Peduli Bangsa Bidang Pertanian, Ketua Umum Yayasan Pendidikan PATRA Surabaya
