Dr. KRMT Roy Suryo: Pemilu 2024, KPU Terancam Kehilangan Kredibilitas
Pemilu 2024

MATANEWS, Jakarta - Dalam sebuah pernyataan yang mengguncang, Dr. KRMT Roy Suryo menyoroti kondisi politik Indonesia menjelang pengumuman hasil Pemilu 2024. Dengan tegas, ia menyebut bahwa publik Indonesia sedang dalam kondisi H2C atau "Harap2 Cemas", mengekspresikan kekhawatiran atas integritas Pemilu tersebut.

Istilah H2C sendiri, menurut Roy Suryo, mungkin tidak sepopuler H2SO4, tetapi menyiratkan ketegangan yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, kekhawatiran muncul terkait rencana KPU untuk mengumumkan hasil Pemilu lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan, yang diyakini sebagai strategi untuk mengantisipasi aksi protes dari masyarakat yang menolak hasil pemilu yang diduga penuh kecurangan.

Pernyataan Roy Suryo juga mengungkap fakta-fakta yang terungkap dalam Sidang KIP (Komisi Informasi Publik) Pusat, yang menyoroti penggunaan Cloud-Server dari Alibaba.com Singapore oleh KPU. Meskipun hal ini telah diungkap sejak awal Pemilu 2024 dilaksanakan, KPU selalu membantahnya. Namun, fakta tersebut berhasil diungkap oleh KIP, menunjukkan kebobrokan yang dilakukan oleh KPU.

Baca Lainnya :

• Panglima TNI Pimpin Serah Terima Jabatan Dankodiklat TNI
• Terkait Stabilitas Bangsa, Ketum KPBI Yakin Tak Ada Gangguan Keamanan Usai Pemilu
• Pelihara Situasi Kondusif Usai Pemilu Ditekankan Ketum FSBB KASBI
• Kontestasi Bupati Lumajang 2024-2029 Semakin Marak: Dukungan Massa untuk Kombes Pol M. Arsal Sahban
• Diharapkan Warga Agar Maju Pilkada Lumajang, Kombes Arsal Pilih Setia Bersama Polri

Lebih lanjut, Roy Suryo menyoroti pentingnya transparansi dalam proses Pemilu, terutama terkait dengan dokumen-dokumen seperti MoU, kontrak, topologi sistem, dan hasil SIREKAP KPU yang merupakan milik publik dan harus dibuka secara umum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Roy Suryo juga menyoroti pentingnya keterlibatan lembaga-lembaga seperti YAKIN, KAPPAK, IA-ITB, ICW, KontraS, TPDI, dan lainnya yang berani membuat pengaduan atau gugatan terhadap KPU ke berbagai institusi terkait. Demikian juga, ia menyatakan dukungannya terhadap gerakan etik dan moral dari kampus-kampus yang bersikap tegas terhadap isu ini.

Dalam diskusi publik yang diadakan di Sekretariat Barikade-98, pakar-pakar IT yang masih berani bersuara jujur dan terbuka kepada masyarakat membahas tentang modus penyalahgunaan teknologi yang dilakukan oleh KPU, dan menghasilkan analisis ilmiah yang mendalam.

Kesimpulannya, Roy Suryo menegaskan bahwa jika KPU tetap nekad untuk mengumumkan hasil Pemilu 2024 tanpa memperhatikan fakta-fakta dari persidangan di KIP dan hasil diskusi ilmiah dari para pakar TI, maka akan wajar jika mayoritas masyarakat menolak hasil tersebut. Hal ini dapat berujung pada kehilangan kredibilitas KPU dan mencoreng citra demokrasi Indonesia. (Wly)