ETOS Bongkar Dugaan Manipulasi Keuangan PLN
Negara Diduga Rugi Rp18 Triliun

MATANEWS, Jakarta – Setelah sebelumnya mengungkap dugaan korupsi dalam sektor pupuk, ETOS Indonesia Institute kini menyoroti dugaan manipulasi laporan keuangan di tubuh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Direktur Eksekutif ETOS, Iskandarsyah, menyampaikan bahwa negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp18 triliun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rabu (23/4/2025), Iskandar menyatakan, “Setelah persoalan pupuk Indonesia, kini kami sampaikan dugaan manipulasi laporan keuangan oleh PLN untuk periode 2021, 2022, dan 2023. Total kerugian yang ditanggung negara mencapai Rp18 triliun.”

Iskandar menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti kuat, yang siap diserahkan kepada Komisi VI DPR RI—yang membawahi BUMN—serta Komisi III DPR RI, mitra dari Kejaksaan Agung. 

Baca Lainnya :

• Polisi Gagalkan Peredaran 24 Kg Sabu di Palu, 3 Pelaku Ditangkap
• Anggota Polsek Buluspesantren Menggali Makam Demi Bantu Sahabatnya
• Kapolri Resmikan Pondok Pesantren di Cirebon
• Wujud Kepedulian Polri untuk Masyarakat Tugu Selatan
• Buka Rakernis Densus 88, Kapolri Kunjungi Stan Usaha Eks Narapidana Teroris

“Data-data kami lengkap, dan kami siap sampaikan ke DPR. Komisi III seharusnya bisa segera mendorong Kejaksaan Agung untuk memanggil dan memeriksa Direksi PLN, termasuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan. Bila terbukti, mereka harus segera ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana manipulasi laporan keuangan,” lanjut Iskandar.

Lebih jauh, ia mengkritik keras kondisi BUMN saat ini. “Semua BUMN rupanya sedang asyik merampok negeri ini. Ini harus menjadi pelajaran. Kami memantau laporan-laporan keuangan mereka setiap tahun, dan kami tahu persis kebocorannya terjadi di mana saja,” ujar Iskandar.

ETOS Indonesia Institute sebelumnya juga aktif mengawasi sektor-sektor strategis negara, termasuk pertanian, energi, dan infrastruktur. Kasus ini diprediksi akan menjadi perhatian besar di parlemen, seiring dengan meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan tersebut. (Wly)