Pemerintah Diminta Tindak Tegas Pejabat yang Terlibat Manipulasi Izin di Wilayah PSN
Pemerintahan Prabowo Bakal Evaluasi PSN Termasuk PIK 2

MATANEWS, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai positif langkah Pemerintah Prabowo yang bakal melakukan evaluasi semua proyek strategis nasional (PSN). Hal ini setelah terbongkar  adanya dugaan manipulasi izin dan proses sertifikat yang ada di lokasi PSN yang salah satunya di  PIK 2.

"Saya memberi apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah bersikap tegas dan akan melalukan evaluasi Proyek Strategi Nasional (PSN) setelah terbongkarnya manipulasi izin dan proses sertifikasi ruang laut di PIK 2 yang menurut inforamasi PIK2 awalnya adalah bukan  PSN namun mengejutkan tiba-tiba belakangan PIK 2 berubah mejadi proyek PSN," kata Firman kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

Sekedar informasi ada lima PSN yang akan dievaluasi. Salah satunya, Proyek pengembangan Green Area dan Eco-City di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang berlokasi di Provinsi Banten yang dilakukan pemagaran laut.

Baca Lainnya :

• Julia Minta Polres Metro Tangerang Kota Sigap Menindaklanjuti Laporannya
• Penjaga Gudang Kencingan Solar Ilegal Tantang Awak Media Saat Dikonfirmasi
• Kapolsek Koja Gelar Ngopi Kamtibmas Bersama Warga di Pos Satkamling RT 05 RW 01 Tugu Utara
• Silaturahmi Dewan Kota Jakarta Timur dengan LMK Pulogadung Bahas Masalah Tawuran dan Pemberdayaan
• PWNU Jawa Barat Resmikan Kantor dan Gudang Baru, Gandeng Lembaga Adat Galuh Pakuan

Politikus senior Golkar ini mengatakan, Pemerintah akan memberikan kesempatan untuk proses ulang perizinan yang salah prosedur namun Firman menegaskan agar pengajuan proses ijin ulang  tidak serta merta  menghapuskan pelanggaran hukum yang telah terjadi. Karena, sebuah pelanggaran hukum tidak cukup hanya diberian kesempatan pengajuan ulang.

"Proses hukum tetap harus berjalan hukum harus ditegakkan dan tidak pandang bulu dan harus ditegakkan demi keadilan

Pembebasan lahan yang mengintimidasi rakyat juga merupakan pelanggaran hukum dan HAM," tegas legislator dapil Jateng III ini.

"Aparat penegak hukum tidak boleh kendor dan kami berharap Prabowo mengambil tindakan tegas siapa pejabat yang terlibat harus diganti dan diusut tuntas dan proses hukum," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan mengevaluasi semua Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ia menjabarkan setidaknya lima PNS yang akan dievaluasi. Salah satunya, Proyek pengembangan Green Area dan Eco-City di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang berlokasi di Provinsi Banten.

PIK 2 adalah proyek garapan Agung Sedayu Grup milik Sugianto Kusuma alias Aguan, konglomerat yang dulu dekat dengan Jokowi di proyek IKN Nusantara. “PIK dievaluasi semua, yang PSN itu ecotourism-nya,” ucap Airlangga. (Wly)